Terkini Daerah
Bupati Nduga Minta Maaf ke Pangdam & Kapolda setelah Minta TNI-Polri yang Buru KKB Papua Ditarik
Menurut Bupati Nduga Yairus Gwijangge, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.
Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.
Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menyampaikan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.
Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan KKB Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.
Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan. Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.
TNI Tetap Buru KKB Papua
Meski Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI dan Polri ditarik, tapi TNI tetap melakukan tugasnya untuk melindungi dan mengamankan Nduga dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) papua
Dilansir Kompas.com, TNI memiliki sejumlah alasan kuat untuk tetap melakukan perburuan KKB Papua
Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Bupati Nduga itu karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.
"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).
Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.
Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.
Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.
"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.
