Terkini Daerah

Kasus yang Menjerat Ketua DPRD Ketapang, Ditetapkan Tersangka setelah Pemeriksaan terhadap 53 Saksi

Ketua DPRD Ketapang, Kalimantan Barat, Hadi Mulyono Upas ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Ketapang. Kasus apa?

Kasus yang Menjerat Ketua DPRD Ketapang, Ditetapkan Tersangka setelah Pemeriksaan terhadap 53 Saksi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
tim penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang, pada press release pengungkapan kasus gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua DPRD Ketapang, terhadap pokok pikiran tahun anggaran 2017 dan 2018 yang digelar di Kejari Ketapang. 

TRIBUNWOW.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Kalimantan Barat menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Hadi Mulyono Upas, sebagai tersangka kasus gratitifikasi dan penyalahgunaan wewenang terhadap pokok pikiran atau aspirasi dirinya sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Penetapan status tersangka Ketua DPRD Ketapang ini disampaikan langsung oleh tim penyidikan Kejari Ketapang melalui press realease yang digelar di Aula Kantor Kejari Ketapang, Selasa (13/08/2019).

Disampaikan Ketua Tim Penyidikan kasus tersebut, Monita, Ketua DPRD Ketapang ditetapkan tersangka setelah dilakukan berbagai rangkaian penyidikan terkait adanya dugaan kasus gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan atas pokok pikiran atau aspirasi tersangka pada tahun anggaran 2017 dan 2018 dibeberapa SKPD.

Jadi Saksi Sidang Dugaan Korupsi Proyek PLTU Riau, Setya Novanto Tampil Beda dengan Kumis & Janggut

"Setelah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap 53 orang saksi, saksi ahli serta beberapa dokumen sebagai barang bukti, maka Ketua DPRD Ketapang berinisial HMU sesuai bukti permulaan yang cukup yakni dua alat bukti kami tetapkan statusnya sebagai tersangka mulai hari," ungkap Monita.

Monita melanjutkan, yang mana dari hasil penyidikan bahwa tersangka sendiri telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999.

Sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Modus yang dilakukan tersangka dengan menerima pemberiaan dari beberapa orang sehubungan dengan pokok pikirannya sebagai DPRD Ketapang tahun anggaran 2017-2018," papar Monita.

Soal Pejabat BUMN Terjerat Kasus Korupsi, Arief Poyuono: Banyak Tekanan Politik

Selain itu, dari hasil gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangannya tersebut, Hadi Mulyono Upas diduga telah menerima uang dengan total keseluruhan sebanyak Rp 4 miliar lebih.

Yang mana uang tersebut didapat dari 10-20 persen dari hasil pekerjaan dari pokok pikirannya.

"HMU sebelumnya masih sebagai saksi dan sempat tidak memenuhi panggilan kita, dan saat ini pasca statusnya sebagai tersangka kita akan lakukan pemanggilan kembali dan jika tersangka tidak kooperatif maka kita akan lakukan penjemputan paksa," tegasnya. (Nur Imam Satria)

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul BREAKING NEWS: Ketua DPRD Ketapang Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ini Kasus Yang Menjeratnya

WOW TODAY

Ikuti kami di
Editor: Ananda Putri Octaviani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved