Ditanya soal Nasib Kelompok 212, FPI Tegaskan Tak Tertarik Politik Teuku Umar dan Gondangdia

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman ditanya soal nasib Presidium Alumni (PA) 212 setelah memutuskan tidak lagi mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Munarman menyebut 212 sudah punya agenda sendiri dan tidak tertarik dengan politik Teuku Umar dan politik Gondangdia.

Hal tersebut disampaikan Munarman dalam tayangan yang diunggah kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (30/7/2019).

"Juru Bicara FPI Munarman, mau ke manakah 212?" tanya Karni Ilyas pembawa acara ILC.

"Jadi kalau ditanyakan mau ke manakah, kita memang dari dulu enggak ke mana-mana, cuma kita ada di mana-mana, itu guyonannya," jawab Munarman.

• Rocky Gerung Sebut PA 212 Bukan Permainan Politik Prabowo: Sulit Jawab Posisinya, Perlu Trump

• Lihat Respons Gerindra soal Prabowo Ditinggal PA 212, Aiman Tertawa: Sudah Enggak Diakuin?

Munarman kemudian menyinggung pernyataan pengamat politik Qodari tentang siklus politik yang seharusnya ada soal bagi-bagi jabatan.

"Ada yang kurang tadi siklus politik yang dikatakan oleh Mas Qodari tadi, kompetisi, konsolidasi, rekonsiliasi. Ada satu lagi yang kelupaan, bagi-bagi kursi sebetulnya," ujar Munarman.

"Konsolidasi itu isinya bagi-bagi kursi," sahut Qodari.

"Iya, kalau konsolidasi kan lebih ke internal," kata Munarman.

"Itu sebabnya 212 enggak ikut, karena bukan partai politik," ujar Qodari.

Munarman pun langsung membenarkan pernyataan Qodari bahwa 212 memang bukan partai politik yang mendambakan jabatan.

"Karena tujuan kita, agenda kita memang bukan kursi, urusan bagi-bagi kursi kita enggak ikut," kata Munarman.

• Sekda Kalteng: Pemindahan Ibu Kota Baru Picu Pembakaran Lahan dengan Sengaja

Munarman menyebut praktik politik di Indonesia memang sudah biasa dengan tujuannya yang semata mencari jabatan dan tidak memegang teguh agenda ideologisnya.

Bahkan sebagian politikus disebut tidak butuh ideologi lagi asalkan mereka bisa menduduki jabatan tertentu.

Malahan, bagi Munarman, kalangan yang masih peduli pada ideologi adalah rakyat biasa atau para pemilih.

Munarman menyebut 212 dan FPI masuk dalam kategori pemilih yang masih punya ideologi.

"Jadi kalau ditanyakan 212 ke mana, sebetulnya yang mewakili representasi 212 adalah Babe Haikal, kita ini hanya salah satu elemennya saja, FPI salah satu elemennya saja," terangnya.

Munarman menegaskan 212 dan FPI bertujuan untuk memperbaiki bangsa, namun bukan dengan cara menguasainya.

• Menpan RB Pastikan Jutaan ASN di Pusat Ikut Pindah jika Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

"Sejak awal memang gerakan 212 atau FPI itu lebih merupakan gerakan yang mendorong kepada suatu perbaikan tata nilai sebetulnya."

"Jadi bukan kepada perebutan kekuasaannya, intinya itu Bang Karni," jelas Munarman.

Munarman pun menyinggung ketika pihaknya memilih untuk mendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemillu 2019 dengan beberapa syarat.

"Contohnya apa, kita bisa buktikan, pada saat kita mengambil pilihan, mendukung salah satu kontestan pemilu pada pemilu yang lalu."

"Kita menawarkan dalam bentuk pakta integritas, itu salah satu bukti konkret," kata Munarman.

Munarman menyebut 212 memberikan 17 syarat yang harus dipenuhi paslon Prabowo-Sandi untuk layak mendapat dukungan mereka.

• Ini Sosok Anggota DPRD DKI Jakarta yang Sindir Kunjungan Anies Baswedan ke Luar Negeri tanpa Hasil

"Artinya kita mau mendukung salah satu kandidat, yang kebetulan itu kita tawarkan kepada Paslon 02, itu dengan beberapa syarat, 17 syarat."

"Nah di dalam 17 syarat itu penuh dengan agenda perbaikan kondisi struktural dari bangsa ini," tuturnya.

Munarman memberi contoh di antara agenda ideologis 212 yang ingin diaplikasikan pada pemerintaha, misalnya soal perekonomian.

"Misalnya soal perbaikan ketimpangan kondisi ekonomi, agar tidak ada satu sumber ekonomi yang hanya berputar, hanya di sekian persen, nol koma sekian persen, atau 0,1 persen dari pemegang kendali ekonomi."

"Nah itu mestinya kan didistribusikan sumber-sumber ekonomi, itu agenda-agenda kita, yang kita tawarkan dulu itu," terangnya.

• 6 Fakta Pertemuan Megawati dan Prabowo Pasca-Pemilu 2019, Jurus Politik Nasi Goreng Pemersatu

Dengan demikian, Munarman menegaskan 212 tidak tertarik dengan politik 'Nasi Goreng' yang mengarah pada pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo serta politik 'Nasi Uduk' yang mengarah pada dukungan Surya Paloh kepada Anies Baswedan.

Istilah politik ini juga memiliki nama lain sesuai dengan lokasi, politik 'Teuku Umar' sebagai nama jalan kediaman Megawati, dan politik 'Gondangdia' sebagai nama jalan DPP NasDem.

"Jadi karena itu kita tidak terlalu tertarik pada politik 'Nasi Goreng' atau politik 'Nasi Uduk' sebenarnya, karena di Gondangdia itu ada terkenal nasi uduk, Bang Karni, di bawah rel kereta," kata Munarman.

Berikut video lengkapnya (menit ke-30.20):

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY: