Terkini Nasional

Nasdem Gelar FGD utuk Bahas Perlunya Revisi UU MK, Pimpinan Fraksi: Agar Jaga Independensi

Partai Nasdem menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas urgensi perlunya revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Capture Metro TV
Partai Nasdem menggelar Forum Grup Discussion (FGD) untuk membahas urgensi perlunya revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK). 

TRIBUNWOW.COM - Partai Nasdem menggelar Focus group discussion (FGD) untuk membahas urgensi perlunya revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Partai Nasdem, proses rekuitmen hakim MK perlu diperbaiki agar bisa menjaga independensi hakim MK.

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube metro tv news, Rabu (10/7/2019), dalam pembahasan FGD tersebut ada sejumlah hal yang perlu dicermati dalam UU MK.

Antara lain pelaksanaan tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi, masa jabatan, syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim MK, serta pengawasan terhadap etika dan indenpedensi MK.

Pimpinan Fraksi Nasdem DPR Ri, Zulfan Lindan menuturkan hakim MK tidak perlu untuk melakukan lobi politis untuk mendapatkan upaya dukungan.

"Karena kita memang mengharapkan, hakim mahkamah konstitusi ini orang yang memang tidak perlu lagi melakukan upaya-upaya politis untuk mendapatkan dukungan," ujar Zulfan.

KPK Periksa 10 Kepala Daerah soal LHKPN di Kantor Gubernur Jawa Timur

Akan tetapi ia juga menilai hal itu agak sulit mengingat anggota DPR juga membutuhkan dukungan.

"Tetapi repot juga bagi hakim konstitusi ini karena kondisi DPR nya juga membutuhkan lobi seperti itu, karena tidak semua juga fraksi atau anggota DPR itu berangkat dari konsepsi karakter yang diinginkan oleh kita semua. Dengan latar belakang kepentingan politik akhirnya terjadi," paparnya.

Ia pun menilai bahwa hal ini juga menjadi kesalahan bagi anggota DPR sendiri.

"Jadi ini sebenarnya bukan salah calon hakim, DPR nya juga salah. Karena kriteria yang sudah ada kita rubah dan kita memilih bukan seusai kebutuhan seorang hakim."

"Tapi apa yang kita pilih adalah sesuai kebutuhan kita, ini menurut saya ke depan tidak boleh ada lagi. Agar kita melahirkan lembaga kontitusi yang mereka posisinya sangat penting berkaitan dengan undang-undang dasar 1945," pungkasnya.

(TribunWow.com)

WOW TODAY

Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved