Terkini Nasional
Calon Menteri Jokowi-Maruf: Respons PDIP soal Jatah Kursi hingga Prediksi 7 Menteri yang Bertahan
Kabar tentang calon menteri di kabinet pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin masih jadi perbincangan.
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, dalam politik pihak yang menang biasanya memang akan mendapat jatah menteri.
Saat ditanya jumlah, pria yang karib disapa Cak Imin tersebut jelas meminta sebanyak-banyaknya.
Meski begitu ia sadar dalam sistem presidensial, partai politik pengusung hanya bisa mengusulkan daftar nama yang direkomendasikan.
Sementara soal keputusannya, sepenuhnya di tangan presiden yang bersangkutan.
"Kalau doa, sebanyak-banyaknya," ungkapnya.
Sementara itu, setelah audiensi PC Muslimat NU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1/2019), Cak Imin terang-terangan minta 10 jatah kursi menteri.
"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Cak imin.
Dia mengatakan, di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) saat ini, PKB mendapatkan empat kursi menteri, yakni menteri pemuda dan olahraga (menpora), menteri desa dan daerah tertinggal, menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans), dan menteri riset, teknologi, dan perguruan tinggi (menristek dikti).
Pada kabinet nanti, menurut Muhaimin, PKB berharap mendapatkan menteri di bidang, keuangan, industri dan usaha kecil dan menengah (UKM).
• Maruf Amin Beberkan Komposisi Menteri dalam Pemerintahannya Bersama Jokowi
3. PDIP: Terus kami minta berapa?
PDIP tergelitik dengan sejumlah partai yang meminta jatah menteri di kabinet Jokowi.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, hingga saat ini partainya enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB atau partai lainnya.
"Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan."
"You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Kemudian ia mengatakan, pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.
