Sebut Publik akan Dirugikan jika Tak Ada Oposisi, Mardani Ali Sera: Kalau PKS Sendiri, Enggak Bangga

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya tidak akan bangga apabila masuk dalam koalisi partai calon pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (1/7/2019), menurut Mardani, apabila tidak ada oposisi publik akan dirugikan.

"Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Diharapkan Mardani, partai yang mendukung paslon Parabowo Subianto-Sandiaga Uno dapat terus menjadi oposisi yang mengkritik pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

• Gerindra Beberkan Pilihan Sikap Oposisi atau Tidak, Singgung PDIP yang Keras meski di Pemerintahan

Dicontohkannya, oposisi berperan mengkritik seperti kebijakan Jokowi mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.

Menurut Mardani, tingginya harga tiket pesawat disebabkan oleh adanya praktik monopoli.

"Jadi kalau enggak ada oposisi, yang rugi publik. Kalau semuanya seragam jadilah neo orde baru," kata Mardani.

Kata Pengamat soal Koalisi

Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi memberikan kritiknya mengenai partai politik oposisi yang memilih berpindah haluan demi sebuah jabatan.

Hal ini diungkapkan saat menjadi narasumber di program 'Apa Kabar Indonesia Malam', di saluran YouTube TalkShow tvOne, Jumat (28/6/2019).

Mulanya, Burhanuddin memberikan tanggapan mengenai berakhirnya koalisi partai kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Koalisi Adil Makmur.

Menurutnya, partai koalisi dibangun dengan separuh hati.

"Sebenarnya ini bagian dari realitas politik kita, kita memilih sistem presidensial dengan multi partai ekstrem akibatnya koalisi yang dibangun setengah hati. Jadi ada dua jenis koalisi, koalisi nominasi pencalonan, dan koalisi pascapemilu," ujar Burhanuddin.

"Dan umunya tidak ada kaitan dengan proses nominasi pencalonan dengan pascapemilu," tambahnya.

"Jadi antara kompetisi di pemilu, dengan pasca-pemilu itu seringkali tidak nyambung, tidak ada link-nya, jadi ini yang menjelaskan hubungan koalisi itu selalu bersifat pragmatis dan transaksional dan ini bukan yang pertama," paparnya.

• Cawagub DKI yang Sudah Ditetapkan Tak Boleh Mundur, Harus Bayar Denda Rp 50 Miliar jika Langgar

Ia lantas meminta agar partai memiliki keseriusan dalam berpolitik.

Dengan cara tetap mempertahankan ide dan gagasan yang dibangun saat pemilu.

"Jadi sebenarnya saya pribadi berharap ada keseriusan dari politisi baik yang ada di dalam maupun di luar, untuk membangun satu proses kelembagaan politik yang lebih matang. Caranya narasi yang dibangun dalam pemilu, itu harus dilanjutkan setelah pemilu," jelas Burhanuddin.

"Jangan sampai setelah pemilu, setelah tegas siapa yang kalah siapa yang menang, kemudian proses pertarungan gagasan ide dalam pemilu itu di pertukarkan dengan harga yang murah."

"Jabatan itu kan kalau dikasih ke portofolio yang ecek-ecek itu kan murah harganya. Jadi ada kementerian air mata dan mata air," ungkapnya sambil tertawa.

"Nah seringkali proses yang mengikat koalisi, tanda kutip harga yang harus dipertukarkan dan umumnya bukan wilayah yang menentukan, (seperti) Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), Menpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Dan menurut saya tidak sebanding dengan ide program yang selama ini dibangun," kata Burhanuddin.

• Bicarakan Susunan Kabinet Jokowi, Arsul Sani: Biasanya kalau Mengharap Itu Malah Tidak Dapat

Ia lantas mencontohkan apabila Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade berpindah ke kabinet pemerintah, akan aneh.

"Kan bagaimanapun aneh bin ajaib Bung Andre Rosiade misalnya, selama pemilu itu berada di garis depan mengkritik pemerintahan, tapi sekarang sudah bagian dari proses pemerintahan," contohnya.

"Dan yang kedua, alasan yang lebih substansif, menjadi oposisi itu kebajikan yang sama dalam demokrasi. Jadi jangan anggap menjadi oposisi itu nilainya di bawah bagian pemerintah. Kalau misalnya pemerintah itu bahaya bagi demokrasi," pungkas Burhanuddin.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY