Kata Sejumlah Partai Pendukung Petahana soal Kemungkinan Demokrat dan PAN Bergabung ke Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Kabar soal kemungkinan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin kembali mencuat pasca Mahkamah Konstitusi (MK) selesai memutuskan hasil sengketa Pilpres 2019.

Hal ini lantas membuat banyak pihak berspekulasi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan berpindah haluan ke petahana, terutama Demokrat dan PAN.

Terlebih, ada pula kabar yang menyebutkan bahwa Calon Presiden Petahana Jokowi mempersilakan partai oposisi untuk bergabung di pemerintahan.

• Tak Mau Kegeeran PAN Ditawari Koalisi Jokowi, Faldo Maldini: Karena Kita Tahu Diri Sih

Namun, belum ada keterangan secara resmi dari Jokowi sendiri untuk membuka peluang oposisi bergabung dalam pemerintahannya di periode kedua.

Meski begitu, sejumlah tokoh yang tergabung dalam partai pendukung Jokowi-Ma'ruf tampak sudah memberikan tanggapannya atas adanya kabar tersebut.

Dikutip TribunWow.com, berikut ini tanggapan sejumlah tokoh tersebut:

1. Politisi Golkar, Ace Hasan Syadzily

Politisi Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan Syadzily memberikan tanggapan atas kemungkinan partai oposisi diajak berkoalisi oleh Calon Presiden 01,Jokowi.

Dikutip TribunWow.com dari tvOne, pernyataannya itu terkait ikhlas atau tidaknya Partai Golkar jika hal tersebut benar terjadi.

Mulanya pertanyaan itu diberikan oleh pembawa acara 'Apa Kabar Indonesia Malam', Minggu (30/6/2019).

"Sebenarnya, dari Golkar sendiri ikhlas tidak ya jika partai-partai seperti PAN, Demokrat, atau mungkin Gerindra, juga PKS diajak masuk ke koalisi Pak Jokowi," ujar pembawa acara, Sabtu (29/6/2019) malam.

• Jawaban Hinca Panjaitan saat Demokrat Ditanya, Lebih Untung Masuk Pemerintahan atau Oposisi?

Pertanyaan tersebut lantas ditanggapi oleh Ace yang juga diketahui merupakan Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ace mengungkapkan, tidak bisa menjawab secara pasti Golkar iklhas atau tidak jika benar partai oposisi beralih dan bergabung ke koalisi pemerintahan.

"Yang harus menjadi dasar kita untuk melihat proses politik saat ini, dalam pandangan kami ini bukan soal bagi-bagi kursi, bukan bagi-bagi bahwa dari kubu sebelah mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja lalu kemudian dari situ otomatis kita berbicara soal bagi-bagi kekuasaan," jawab Ace Hasan

"Nah, karena itu saya tidak bisa menjawab ikhlas atau tidak," sambungnya.

Ace lantas menjelaskan alasannya menyampaikan hal tersebut.

"Karena konteksnya menurut pandangan kami, rekonsiliasi dalam pengertian sosiologis politis, ini harus dilakukan dalam kerangka kita harus beralih dari Pilpres 2019 yang sudah selesai ini, berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ke depan gitu lo," tandasnya.

Simak videonya dari menit pertama:

2. Politisi Nasdem, Taufiqulhadi

Diberitakan dari Kompas.com, Politikus Nasdem Taufiqulhadi mengaku pihaknya menyambut baik jika memang Partai Demokrat masuk ke koalisi partai pendukung petahana.

Pasalnya, menurut Taufiqulhadi, Partai Demokrat sudah memiliki investasi politik jika ingin bergabung ke koalisi.

"Kalau Demokrat, dari awal kakinya memang sudah masuk satu langkah," ujar dia di dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Taufiqulhadi memaparkan, banyak calon legislatif Demokrat yang pada Pileg 2019 terang-terangan memasang foto wajah Jokowi dalam alat peraga kampanyenya.

Menurutnya, para caleg itu tak ragu meski berseberangan dengan partainya yang diketahui merupakan pengusung Prabowo-Sandi.

Taufiqulhadi menilai, hal ini berbeda dengan PAN.

Perbedaan tersebut tampak dari pernyataan positif terkait PAN masuk koalisi Jokowi-Ma'ruf saat ini baru dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Bara Hasibuan saja.

• Mahfud MD: Tak Mungkin Partai di Indonesia Bermusuhan Selamanya, Enggak Usah Terlalu Panas Membela

Karenanya, Taufiqulhadi menilai, hal tersebut baru sikap personal Bara saja.

"Itu baru sikap personal Pak Bara. Dia memang politisi baik. Dia memberikan alternatif langkah yang akan diambil PAN," kata Taufiqulhadi.

Namun, Taufiqulhadi mengungkapkan, kehadiran Bara ini telah membantu PAN jika sewaktu-waktu ingin berbelok ke Jokowi-Ma'ruf.

"Dengan hadirnya Bara ini, maka ruang bermanuver PAN lebih leluasa. Kapan mau belok, sudah tersedia," lanjut dia.

Taufiqulhadi berpendapat, PAN harus mendeklarasikannya secara resmi jika memang benar-benar ingin bergabung ke koalisi parpol pemerintah.

Atas hal ini pula Taufiqulhadi menilai, yang saat ini siap bergabung ke petahana baru Demokrat saja.

"Jadi yang paling siap untuk bergabung dalam koalisi Pak Jokowi itu adalah Demokrat," ujar Taufiqulhadi.

3. Politisi PDIP, Masinton Pasaribu

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu memberikan komentar terkait bergabung atau tidaknya oposisi ke pemerintah.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Masinton saat menjadi narasumber di program 'Apa Kabar Indonesia Pagi' tvOne, Kamis (28/6/2019).

Hal ini berawal dari tanggapan Masinton yang memberikan tanggapan mengenai bubarnya koalisi Prabowo-Sandiaga setelah gagal memenangkan sidang sengketa Pilpres 2019 di MK, Kamis (27/6/2019) lalu.

• Jawaban Politisi Golkar Ace Hasan saat Ditanya Ikhlas Tidak jika Oposisi Diajak Koalisi Jokowi

Masinton menilai, memang seharusnya koalisi kubu 02 Adil Makmur dibubarkan setelah mengetahui kalah.

"Ya kalau kita lihat dalam tradisi politik kita setelah reformasi ya, koalisi pilpres itu memang bubar di tengah jalan, kalau sejak awal dibubarkan di tengah jalan ini menurut saya lebih realistis," ujar Masinton.

Ia juga mengatakan dahulu di masa Pilpres 2004, paslon Megawati dan Hasyim Muzadi langsung membubarkan koalisi lantaran kalah.

"Karena kalau kita lihat sejak pemilihan langsung itu ketika kami berkoalisi mengusung partai-partai yang mengusung Bu Mega dengan Pak Hasyim, di tengah jalan, setelah pemenangnya bukan kita, koalisinya bubar. Begitupun koalisi merah putih yang lalu gitu, diberikan kedaulatan masing-masing partai untuk beroposisi atau bergabung," tuturnya.

Masinton kemudian mengomentari langkah yang tepat untuk partai yang telah dibubarkan dari koalisi 02.

"Memang dalam demokrasi dibutuhkan oposisi. Untuk mengawasi dan kontrol untuk cek pemerintahan, karena tugas oposisi itu ya sama dengan pemerintah dalam konteks memajukan bangsa dan negara," jelasnya.

Menurutnya, oposisi akan diperlukan untuk kontrol agar penguasa tidak sewenang-wenang.

"Nah maka menurut saya dalam demokrasi, hari ini tetap diperlukan oposisi untuk melakukan kontrol untuk diberikan kewenangan agar (penguasa) tidak absolut dan sewenang-wenang," tutur Masinton.

"Dari semua ini, menurut saya bukan mencegah, kita kan enggak boleh mencegah untuk gabung. Tapi baiknya, memang idealnya dalam negara demokrasi memang ada kontrol terhadap jalannya kekausaan," pungkasnya.

Lihat videonya

(TribunWow.com/Ananda/Atri/Roifah)

WOW TODAY