Jelaskan Indonesia Butuh Partai Oposisi, Masinton Pasaribu: Bukan Mencegah untuk Bergabung

Mulanya, Burhanuddin memberikan tanggapan mengenai berakhirnya koalisi partai kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Koalisi Adil Makmur.

Menurutnya, partai koalisi dibangun dengan separuh hati.

"Sebenarnya ini bagian dari realitas politik kita, kita memilih sistem presidensial dengan multi partai ekstrem akibatnya koalisi yang dibangun setengah hati. Jadi ada dua jenis koalisi, koalisi nominasi pencalonan, dan koalisi pascapemilu," ujar Burhanuddin.

• Bukan Kursi di Kabinet, Ini Saran Budiman Sudjatmiko soal Hadiah Jokowi untuk 02: Tempat Terhormat

"Dan umunya tidak ada kaitan dengan proses nominasi pencalonan dengan pascapemilu," tambahnya.

"Jadi antara kompetisi di pemilu, dengan pascapemilu itu seringkali tidak nyambung, tidak ada link-nya, jadi ini yang menjelaskan hubungan koalisi itu selalu bersifat pragmatis dan transaksional dan ini bukan yang pertama," paparnya.

Ia lantas meminta agar partai memiliki keseriusan dalam berpolitik.

Dengan cara tetap mempertahankan ide dan gagasan yang dibangun saat pemilu.

"Jadi sebenarnya saya pribadi berharap ada keseriusan dari politisi baik yang ada di dalam maupun di luar, untuk membangun satu proses kelembagaan politik yang lebih matang. Caranya narasi yang dibangun dalam pemilu, itu harus dilanjutkan setelah pemilu," jelas Burhanuddin.

"Jangan sampai setelah pemilu, setelah tegas siapa yang kalah siapa yang menang, kemudian proses pertarungan gagasan ide dalam pemilu itu di pertukarkan dengan harga yang murah."

"Jabatan itu kan kalau dikasih ke portofolio yang ecek-ecek itu kan murah harganya. Jadi ada kementerian air mata dan mata air," ungkapnya sambil tertawa.

"Nah seringkali proses yang mengikat koalisi, tanda kutip harga yang harus dipertukarkan dan umumnya bukan wilayah yang menentukan, (seperti) Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), Menpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Dan menurut saya tidak sebanding dengan ide program yang selama ini dibangun," kata Burhanuddin.

Ia lantas mencontohkan apabila Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade berpindah ke kabinet pemerintah, akan aneh.

"Kan bagaimanapun aneh bin ajaib Bung Andre Rosiade misalnya, selama pemilu itu berada di garis depan mengkritik pemerintahan, tapi sekarang sudah bagian dari proses pemerintahan," contohnya.

"Dan yang kedua, alasan yang lebih substansif, menjadi oposisi itu kebajikan yang sama dalam demokrasi. Jadi jangan anggap menjadi oposisi itu nilainya di bawah bagian pemerintah. Kalau misalnya pemerintah itu bahaya bagi demokrasi," pungkas Burhanuddin.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY