Kabar Tokoh

Zainut T Saidi Bicarakan Status Ma'ruf Amin setelah Dilantik, Haruskah Lepaskan Jabatan Ketua MUI?

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Taihud Saidi angkat bicara terkait status jabatan Cawapres 01, Ma'ruf Amin setelah dilantik menjadi wakil presiden nanti.

Zainut T Saidi Bicarakan Status Ma'ruf Amin setelah Dilantik, Haruskah Lepaskan Jabatan Ketua MUI?
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Calon Wakil Presiden 01, Ma'ruf Amin. 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Taihud Saidi angkat bicara terkait status jabatan Calon Wakil Presiden 01, Ma'ruf Amin setelah dilantik menjadi wakil presiden nanti.

Diketahui, saat mencalonkan diri dalam pilpres, Ma'ruf Amin masih menjabat menjadi ketua umum MUI.

Zainut menyatakan, sebelumnya, Ma'ruf Amin belum pernah menyatakan diri untuk non-aktif menjabat di MUI selama proses Pilpres 2019.

Setelah Putusan MK, Prabowo akan Konsultasi dengan Tim Hukum: Apa Masih Ada Langkah Hukum Lain

Sebab, menurut aturan hal tersebut bukanlan menjadi halangan.

"Tidak pernah non-aktif karena di dalam anggaran dasar MUI, itu tidak menjadi halangan beliau tetap menjabat sebagai ketua umum," ujar Zainut, dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Jumat (28/6/2019).

Dijelaskannya, Ma'ruf Amin juga masih menjabat sebagai ketua MUI setelah adanya putusan pemenang pilpres.

Kata Mahfud MD dan Refly Harun soal Wacana Sengketa Pilpres Dibawa ke Peradilan Internasional

Meski demikian, Zainut menegaskan jika Ma'ruf Amin sudah dilantik dan ditetapkan menjadi calon wakil presiden, maka harus melepaskan jabatannya sebagai ketua umum MUI.

"Setelah putusan, beliau juga masih bisa menjabat sebagai ketua umum," jelas Zainut.

"Baru nanti setelah ditetapkan menjadi wakil presiden, menjadi pejabat publik, beliau harus melepaskan," tandasnya.

Setelah Putusan Sidang, Prabowo Persilakan Partai Koalisinya jika Ingin Bergabung dengan Jokowi

Simak videonya di sini,

Tanggapi Putusan Kubu 02, Mantan Hakim Konstitusi: Tak Ada Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Dikutip dari Tribun Timur, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa pilpres, maka akan dilakukan penetapan paling lambat tiga hari setelahnya.

Setelahnya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ditetapkan dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Update Nasib Koalisi Adil Makmur, Ada yang Mau Lanjut, Ada yang Mau Gabung Jokowi

Penetapan itu berdasarkan pada tahapan Pemilu 2019 dengan merujuk pada Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2019 - 2024 adalah tanggal 20 Oktober 2019.

(TribunWow.com/Atri)

WOW TODAY

Ikuti kami di
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: Kompas TV
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved