Soal Parpol Pengusung Prabowo Gabung Jokowi, Pengamat: Rakyat Dipermainkan dengan Pilihan Politiknya

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Adi Prayitno angkat bicara atas rekonsiliasi politik yang memungkinkan adanya bagi-bagi jabatan.

Diberitakan TribunWow.com dari program iNews Pagi dalam saluran YouTube Official iNews, Jumat (28/6/2019), hal ini menyusul telah dibacakannya hasil putusan MK yang menolak seluruh permohonan pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh Tim Hukum pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam pemaparannya, awalnya Adi menilai PAN dan Demokrat bisa saja memperoleh jabatan dari Jokowi.

• Berulang Tahun, Sandiaga Uno Singgung Kampanye 1567 Titik: Perjalanan Spiritual yang Tak Terlupakan

"Umpan lambung PAN dan Demokrat selama ini yang seakan-akan membangun chemistry yang baik dengan Pak Jokowi, ini memungkinkna ruang konsiliasi baik. Sharing power itu akan terjadi," kata Adi.

"Bahkan Gerindra sekalipun sebenarnya sudah mulai main mata sebagai upaya rekonsiliasi dengan sharing power," sambungnya.

Namun, Adi menilai, politik demokrasi Indonesia seharusnya menjadi tempat untuk 'reward and punishment'.

"Jadi partai pemenang itu harus jadi penguasa, partai kalah harus jadi oposisi. Nggak boleh genit sok merapat ataupun digoda. Biarkan ini adalah pilihan politik yang emosional," papar Adi.

"Ketika mendukung 01, itu artinya dia konsekuen dengan segala resiko kalah dan menang."

"Begitupun ketika memilih untuk mendukung Prabowo, mau kalah, mau menang tetap Prabowo."

Sayang, ujar Adi, yang terjadi di Indonesia ini tidak seperti itu.

• Proses Pilpres Selesai, Wadir Hukum Jokowi-Maruf Siap Bantu Pemerintah ke Depan jika Diperlukan

"Kalah ya hanya sesaat, setelah itu kemudian merapat bagi kekuasaan politik," ujar Adi.

"Ini yang kemudian membuat demokrasi kita nggak elok, seakan-akan rakyat dipermainkan dengan pilihan politiknya," imbuhnya.

Adi lantas meminta untuk membayangkan jika Gerindra mendapat tawaran untuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, dan Gerindra menerimanya.

"Misalnya kita bayangkan, ketika Gerindra ditawari untuk menjadi bagian Jokowi, dan Gerindra menerima itu. Ini tentu melukai sekitar 62 juta yang memilih Prabowo," ungkap Adi.

Adi menilai, akan lebih baik jika Gerindra tetap mempertahankan posisinya sebagai oposisi.

Menurut Adi, jalan oposisi juga merupakan jalan yang terhormat, seperti jalan menjadi penguasa.

"Sebab itu menurut saya, ini disparitas, bahwa ada kelompok oposisi, ada kelompok pemerintah, tetap harus dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga checks and balances kekuasaan politik," tegas Adi.

"Jadi yang disebut rekonsiliasi itu bukan ngangkut semua kelompok oposisi menjadi satu kesatuan politik."

"Perbedaan itu harus dirawat sebagai bagian untuk menarasikan sikap politik yang berbeda."

"Berbeda itulah yang kemudian ada competitiveness, ada persaingan."

"Tapi yang paling penting adalah bagaimana perbedaan itu dikonstruksikan kembali menjadi jauh lebih produktif," ungkapnya.

• Haikal Hassan Siap Awasi Pemerintahan Jokowi: Ketika Umat Terzalimi, Kami Tak akan Tinggal Diam

Adi lantas menyampaikan harapannya agar itu terwujud.

Menurutnya, caranya adalah dengan Jokowi tak mengajak serta partai-partai pengusung Prabowo-Sandi bergabung ke koalisinya.

"Kalau saya boleh berharap, Pak Jokowi nggak perlu ngajak Demokrat, ngajak PAN, ngajak Gerindra untuk jadi menteri. Nggak usah," ucap Adi.

"Biarkan mereka berada di luar kekuasaan untuk memberikan kritik dan perimbangan. Ini untuk mencerdaskan demokrasi kita," tandas dia.

Simak videonya dari awal:

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)

WOW TODAY