Ketua DPR Duga Aksi Kawal Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019 oleh MK Punya Agenda Tertentu

TRIBUNWOW.COM - Massa aksi mengawal jalannya sidang putusan MK mulai memadati sekitar area gedung Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi adanya aksi dalam mengawal putusan sidang sengketa Pilpres 2019 ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menduga adanya agenda tertentu, yaitu memancing kerusuhan.

Padahal sebelumnya, aparat Kepolisian telah mengimbau agar tak digelar aksi dalam rangka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu saya nilai mereka (massa aksi) egois tidak memikirkan nasib rakyat yang lain. Artinya mereka memiliki agenda-agenda tertentu yang memang sengaja memancing kekisruhan," kata Bamsoet, sapaan akrabnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

• Yusril Ihza Yakin Hakim MK Tak akan Dissenting Opinion: Putusan akan Tegas Menerima atau Menolak

Legislator Partai Golkar ini meminta aparat Kepolisian bertindak tegas bila massa aksi berpotensi ricuh.

Karena, hal tersebut akan mengganggu masyarakat luas.

"Kami mengimbau dari gedung parlemen ini pihak berwajib agar bertindak tegas, agar tidak merugikan rakyat dan tidak mengganggu ketertiban umum," imbau Bamsoet.

Terkait putusan MK nantinya, Bamsoet meminta semua pihak meghormati keputusan yang telah dibuat oleh para hakim.

Apalagi, kedua pasangan calon yakni Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga telah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum di MK.

"Harapan saya kita harus menghargai apa yang sudah disampaikan baik pihak 01 maupun 02, Prabowo-Sandiaga sudah menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang ada di MK dan kita harus menghormati keputusan dari pada kedua pasangan itu," pungkasnya.

Waspada Picu Kerusuhan

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Teuku Taufiqulhadi memperingatkan aparat kemanan untuk mewaspadai aksi massa depan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa berubah menjadi ricuh.

Ia menilai, aksi dapat menjadi tak kondusif apabila keputusan MK tak sama dengan keinginan mereka.

"Saya menyikapi massa yang hadir ke depan MK dengan maksud untuk melakukan pressure terhadap hakim MK, itu yg harus diwaspadai," katanya saat dihibungi Tribunnews.com, Kamis (27/6/2019).

"Karena mereka itu adalah massa yang bisa berubah beringas ketika keputusan MK tidak sesuai harapan mereka," imbuhnya.

Untuk itu, Legislator Partai NasDem ini mengimbau agar aparat yang bertugas bertindak tegas dan sigap ketika potensi aksi menjadi kericuhan.

"Jika ada gelagat mereka akan bertindak brutal, aparat juga harus bersikap tegas. Dengan demikian, upaya mereka mengacau tidak melebar kemana-mana," tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta semua pihak menghormati keputusan MK nantinya.

Ia menambahkan jangan sampai nanti ada anggapan MK tidak tidak adil bagi mereka yang kecewa terhadap keputusan hakim

"Mereka yang hadir ini hanya berpikir, hakim MK harus sama dengan sikap mereka. Jika tidak sama, mereka menuduh MK dan lembaga negara lain tidak benar dan tidak boleh dipercaya," pungkasnya.

Istana Minta Warga Tidak Khawatir

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (27/6/2019).

Termasuk mantan Panglima TNI ini juga mengimbau masyarakat untuk melakukan aktifitas seperti biasa karena keamanan mereka dijamin oleh TNI-Polri.

"TNI dan Polri mengerahkan kekuatan besar, total ada 40 ribu personel gabungan. ‎Sementara yang melakukan aksi demo hanya 2.500-3.000 orang," tutur Moeldoko.

• Awali Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019, Ketua MK Anwar Usman Nyatakan Hanya Takut pada Allah

"Kekuatan untuk sementara cukup memadai, masyarakat tidak perlu khawatir. ‎Kalau nyata-nyata di lapangan ada perusuh, pasti ditindak tegas," tambah Moeldoko.

Terkhusus pada para pendemo, Moeldoko meminta massa untuk tertib dan mengindahkan aturan dari aparat di lapangan.

Diketahui sedari pagi tadi, kawasan sekitar MK hingga patung kuda ‎yang berjarak 500 meter dari MK sudah dipenuhi para pendemo.

Khusus di gedung MK dan sekitarnya , sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri‎ dikerahkan ‎demi menjaga keamanan.

Kawat pagar berduri dan barrie beton pun sudah terpasang di sekitar gedung MK. Kendaraan taktir Water cannon hingga barracuda turut disiagakan.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan menegaskan seluruh personel gabungan TNi-Polri yang berjaga di sekitaran MK tidak dibekali senjata api.

Seluruhnya disiagakan untuk sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2019 yang dijadwalkan pukul 12.30 WIB nanti.

Pengalihan Arus

Pengalihan lalu lintas dilakukan di kawasan Jakarta Pusat menyusul adanya aksi massa di Jalan Medan Merdeka Barat, dekat gedung Mahkamah Konstitusi.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan Pengalihan arus lalu lintas tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan di beberapa titik. Sebab, beberapa ruas jalan di sekitar MK ditutup.

"Memang ada beberapa ruas yang dialihkan dan juga ditutup oleh pihak Kepolisian," ujar Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko saat dikonfirmasi, Kamis (27/6/2019).

Adapun rekayasa lalu lintas yang dilakukan di kawasan Jakarta Pusat hari ini :

1. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke kiri maupun kanan ke Jalan Kebon Sirih.

2. Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin.

3. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit atau Jalan Fachrudin.

4. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dialihkan ke Jalan IR H Juanda.

5. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun ke kanan Jalan Hayam Wuruk.

6. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III diluruskan ke arah Harmoni.

7. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan Jalan Perwira.

8. Arus lalu lintas dari Jalan M Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.

Selain dilakukan pengalihan arus, ada juga beberapa ruas jalan yang ditutup menggunakan movable concrete barier (MCB), yakni :

1. Jalan Medan Merdeka barat sisi timur dan barat MCB barrier di depan Museum Gajah.

2. Jalan Medan Merdeka Utara MCB barrier di depan Kemendagri dua sisi.

3. Jalan Veteran Raya samping Hotel Sriwijaya arah Harmoni ditutup.

4. Jalan Majapahit ujung Traffic Light Harmoni.

5. Jalan Abdul Muis arah utara di Traffic Light Jalan Tanah Abang 2.

6. Jalan Veteran 3 Bina Graha.

Plt Kadishub DKI Jakarta Sigit mengimbau, kepada seluruh oengguna jalan agar dapat menyesuaikan oengaturan lalu lintas tersebut.

"Juga mematuhi rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan dijalan," paparnya.

Massa Berkumpul Sejak Pukul 08.00 WIB

Pada pukul 08.50 WIB, mereka mulai memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat dimulai dari Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda.

Meski demikian, belum terlihat adanya mobil komando yang biasa digunakan untuk orasi.

Massa yang datang menduduki trotoar dan jalanan di sekitar Jalan Merdeka Barat yang pada hari ini di tutup kedua arah.

Dengan membawa spanduk, beberapa poster, serta bendera, mereka mulai berkumpul, meski belum adanya orasi yang dilakukan.

Sementara itu, terkait pengamanan juga terpantau beberapa personel TNI dan Polri yang berjaga-jaga di sekitar lokasi.

Pengamanan juga terpantau ketat.

Di sekitar pintu masuk MK dengan ditutupi barikade beton serta pagar duri.

Sejumlah kendaraan taktis water canon juga disiagakan didekat blokade barrier yang menutup Jalan Medan Merdeka Barat.

Diketahui, MK akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6/2019) hari ini.

Dijaga Puluhan Ribu Aparat Gabungan

Pantauan Tribunnews.com, Kamis (27/6/2019) pukul 09.30 WIB, sejumlah personel gabungan TNI-Polri tampak berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Kawat pagar berduri dan barrier beton pun dipasang di sekitar Gedung MK.

Tiga kendaraan taktis (Rantis) water cannon dan 2 kendaraan lapis baja barracuda terlihat disiagakan di sekitat jalan Medan Merdeka Barat.

Sementara, rekayasa lalu lintas pun diterapkan baik dari arah Patung Kuda menuju Harmoni, maupun sebaliknya dari arah Istana Negara menuju Patung Kuda.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan setidaknya ada 13.747 personel gabungan TNI-Polri yang dikerahkan khusus di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Jumlah keseluruhan personel gabungan TNI-Polri yang ada di sekitarnya 13.747 personel," kata Harry di lokasi.

Berkenaan dengan itu, Harry memastikan seluruh personel gabungan TNI-Polri yang berjasa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi tidak dibekali dengan senjata api.

"Setiap apel kita laksanakan perintah pimpinan kami dari TNI dan Polri. Yang pertama, intinya bahwa tidak diperkenanan atau tidak dibolehkan anggota pakai senpi atau peluru tajam. Tadi di cek Provos untuk yakinkan bahwa petugas tidak membawa peluru senjata tajam," jelasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2019. Sidang dijadwalkan dimulai pukul 12.30 WIB. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)