Sebut Tak Tepat Ada Rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi, Miftah Sabri: Ada Asumsi di Belakangnya

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Miftah Sabri menuturkan langkah rekonsiliasi tidak tepat untuk menjadi agenda pertemuan dua capres pilpres, kubu 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Miftah Sabri dalam tayangan saluran CNN Indonesia yang dikutip TribunWow.com, Selasa (25/6/2019).

Miftah Sabri tak menyetujui rekonsiliasi digunakan di antara Jokowi dan Prabowo karena menurutnya tak ada yang berkelahi.

"Penggunaan kata rekonsiliasi, ada asumsi di belakangnya, habis berantem, padahal enggak berantem ini," ujar Miftah.

Menurutnya, ini hanyalah kompetisi politik yang berujung dan telah diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini hanya political competition, yang end of the day harus ada ujungnya, pemenangnya, ada yang mungkin dinyatakan kalah, ya tinggal stagenya itu sudah hampir final di Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

"Ya rekonsiliasi tidak tepat kalau kita pakai, tapi misalnya duduk bersama bapak bangsa ya bisa."

• Mahfud MD Singgung Status Maruf Amin saat Perkirakan Hasil Putusan MK: Anak Perusahaan Bagian BUMN

Miftah memandang, dalam kompetisi pilpres 2019 ini tetaplah damai dan bisa duduk bersama.

"Saya berkali-kali mengatakan ini level peradaban baru, sekeras apapun politik kita ya kaya gini, apapun motif kompetisinya, masih bisa duduk bareng. Dan caranya itu memang sekarang ada di MK."

Miftah menegaskan, MK lah yang akan memutuskan akhir dari kontestasi.

"Di sisi lain, apabila ada pendukung punya aspirasi lain ya itu tidak bisa dihalangi. Yang jelas ini final lap, sekali lagi, rekonsiliasi tidak tepat, karena tidak ada yang berkonflik. Yang tepat itu duduk bareng, dan itu bisa lah ya," jelas Miftah.

Ia menuturkan, komunikasi kedua kubu telah dijalin.

"Komunikasi selalu ada, antara pimpinan partai, tapi yang jelas etikanya selalu ada," ungkap politisi Gerindra ini.

Dijelaskanya kembali, keputusan apapun yang akan diambil Prabowo dan Sandiaga pasti harus melalui koalisi partai.

"Ada koalisi pendukung Pak Jokowi, ada koalisi pendukung Pak Prabowo. Nah end gamenya, apapun keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi, harus melewati koalisi ini, dia bicara dulu, dan di sana nanti the end game ini begini hasilnya, kita mau bersama membangun oposisi di parlemen atau setelah ini selesai, BPN bubar, TKN bubar, nah ini jalan masing-masing," paparnya.

Lihat videonya di menit ke 10.33

Beda Pendapat TKN

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Arsul Sani berbeda pandangan dengan BPN.

Menurut Arsul Sani, langkah rekonsiliasi bukan bermakna sehabis berkelahi, dikutip dari Kompas.com.

"Istilah rekonsiliasi ini jangan diartikan perlu dilakukan karena kedua beliau itu sebelumnya bermusuhan. Tidak seperti itu karena kedua beliau sesungguhnya memiliki hubungan pribadi yang baik," ujar Arsul ketika dihubungi, Senin (24/6/2019).

Menurutnya, pertemuan itu memiliki efek untuk kepentingan yang lebih besar lagi.

"Istilah rekonsiliasi ini lebih untuk menunjukkan bahwa keterbelahan anak-anak bangsa ini akibat pilpres harus diakhiri dan semua elemen bersatu menatap masa depan Indonesia yang lebih baik," ujar Arsul.

• KPK Panggil Menkumham Yasonna Laoly untuk Jadi Saksi Kasus E-KTP

Ia berpendapat, rekonsiliasi bisa terjadi setelah keduanya kembali ke Indonesia.

Diketahui saat ini Jokowi masih melaksanakan tugas kenegaraan menghadiri KTT Asean di Bangkok.

Sementara Prabowo sedang berada di luar negeri.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY