Sidang Sengketa Pilpres 2019

Kuasa Hukum KPU Jelaskan Ada Permohonan yang Mengada-ada dari Kubu Prabowo-Sandi saat Sidang Pilpres

Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin menjelaskan ada permohonan yang dinilai mengada-ada dari kubu pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Kuasa Hukum KPU Jelaskan Ada Permohonan yang Mengada-ada dari Kubu Prabowo-Sandi saat Sidang Pilpres
Capture Kompas TV Live
Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin menjelaskan ada permohonan yang dinilai mengada-ada dari kubu pemohon, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Selasa (18/6/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin menjelaskan ada permohonan yang dinilai mengada-ada dari kubu pemohon, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikannya dalam sidang kedua pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta seperti dalam tayangan Kompas TV Live, Selasa (18/6/2019).

Ali mulanya menyoroti satu di antara permintaan Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam sidang sebelumnya.

Bambang Widjojanto Nilai jika Petahana Mencalonkan di Pilpres, Berpotensi Memanipulasi Bukti-bukti

Dijelaskannya, BPN meminta supaya MK jangan hanya menjadi 'Mahkamah Kalkulator', namun harus bisa memutuskan perkara gugatan dengan seadil-adilnya.

Menurut Ali, hal tersebut merupakan permohonan yang dinilai tak biasa dalam menyelesaikan gugatan sengketa hasil pilpres.

"Permohonan seperti ini berbeda dengan permohonan pada umumnya, yang biasanya lebih menitikberatkan pada pemeriksaan perkara yang menyangkut substansi permasalahan, mengenai fakta-fakta hukum adanya berbagai jenis bentuk pelanggaran pemilu yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon," papar Ali.

Sebagai termohon, KPU melihat permohonan tersebut merupakan bentuk pengalihan isu.

Bahkan dirinya menyatakan hal itu seperti terkesan mengada-ada yang cenderung bisa menggiring opini publik.

Said Didu Sebut Pejabat BUMN Dikategorikan Dalam 3 Kelompok, Maruf Amin Masuk Kelompok Ini

"Termohon melihat sekan-akan terdapat upaya pengalihan isu dari ketidakmampuan pemohon dalam merumuskan berbagai fakta hukum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan menjadi semata-mata karena kesalahan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang tidak sesuai dengan keinginan pemohon (BPN)," jelas Ali.

"Dalil permohonan tersebut terkesan mengada-ada dan cenderung menggiring opini publik, bahwasannya seakan-akan MK akan bertindak tidak adil atau seperti menyimpan bom waktu."

"Seakan-akan apabila nantinya permohonan ditolak oleh MK, maka MK dinilai telah bersikap tidak adil," sambungnya.

Bambang Widjojanto Ungkap Ada Pihak yang Terima Bocoran soal Permohonan Gugatan saat Diajukan ke MK

Menurut Ali, jika kekhawatiran dari KPU benar maka akan sangat membahayakan keberlangsungan proses demokrasi yang telah dibangun selama ini.

"Apabila kekhawatiran termohon ini benar, maka dalil-dalil pemohon yang mempertanyakan independensi dan kewenangan MK, akan sangat membahayakan kelangsungan demokrasi yang sudah dibangun susah payah," tandasnya.

(TribunWow.com/Atri)

WOW TODAY

Ikuti kami di
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Rekarinta Vintoko
Sumber: Kompas TV
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved