Pilpres 2019

Dituding BPN Lakukan Penggelembungan 17 Juta Suara, KPU: Sungguh Tak Dapat Diterima

KPU tak terima atas tuduhan yang dilayangkan BPN Prabowo-Sandi, yang menyebut KPU telah melakukan penggelembungan 17 juta suara pada Pilpres 2019.

Dituding BPN Lakukan Penggelembungan 17 Juta Suara, KPU: Sungguh Tak Dapat Diterima
(KOMPAS.Com/Fitria Chusna Farisa)
Komisioner KPU Wahyu Setiawan 

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak terima atas tuduhan yang dilayangkan Badan Pemenangan Nasinonal (BPN) Prabowo-Sandi, yang menyebut KPU telah melakukan penggelembungan 17 juta suara pada Pilpres 2019.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dalam menyelenggarakan pemilu, pihaknya telah berpedoman pada prinsip-prinsip yang benar.

"KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 berpedoman pada prinsip independensi, profesional, dan transparan serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Oleh karena tuduhan pengelembungan suara sebanyak 17 juta sungguh tidak dapat diterima," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Rabu (12/6/2019).

Tanggapan Arief Budiman soal BPN yang Minta Ketua dan Komisioner KPU Diberhentikan

Wahyu mengatakan, selama rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, saksi paslon nomor urut 02 tidak pernah menyampaikan keberatan.

Saksi Prabowo-Sandi juga tak pernah mengajukan data pembanding terkait dengan selisih perolehan suara.

Tudingan penggelembungan suara tersebut pertama kali muncul dalam materi perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan BPN Prabowo-Sandi pada Senin (10/6/2019).

Wahyu mengaku, pihaknya siap untuk menghadapi tim hukum BPN.

KPU Jelaskan Pertanyaan Utama yang Harus Diajukan kepada BPN Bisa Mendiskualifikasi Maruf Amin

"Oleh karena itu, KPU siap menghadapi tim hukum 02 dalam persidangan PHPU di MK dengan bukti dan data dukung yang lengkap," ujarnya.

Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Salah satu materi yang digugat berkenaan dengan potensi penggelembungan suara yang dilakukan KPU dan merugikan pasangan Prabowo-Sandi.

Dalam berkas perbaikan permohonan sengketa BPN, mereka menuding adanya data pemilih yang tidak wajar, data pemilih ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kecamatan 'siluman', hingga indikasi rekayasa NIK.

(Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPU Tak Terima BPN Tuding Ada Penggelembungan Suara

WOW TODAY:

Ikuti kami di
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved