Penjelasan Mahfud MD soal Situasi 22 Mei 2019 & Tahun 1998: Kita Bisa Identifikasi Siapa yang Tampil

TRIBUNWOW.COM - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD membandingkan situasi pada Tahun Mei 1998 dengan aksi unjuk rasa 22 Mei.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber dalam tayangan program metrotvnews, Sabtu (25/5/2019).

Mulanya Mahfud ditanya apakah ada indikasi persamaan kerusuhan 22 Mei sama dengan kerusuhan tahun 1998.

Mahfud MD lantas menyebut situasi keduanya sangat berbeda.

Dijelaskannya saat Mei Tahun 1998, semua pihak ikut menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan.

"Jauh, enggak ada tahun 98, kalau 98 hampir tidak ada yang tidak setuju agar rezim Orde Baru itu dilengserkan, kampus, LSM (Lembaga swadaya masyarakat), bahkan DPRnya sendiri," ujar Mahfud.

Sedangkan menurut Mahfud, pada situasai terkini, hanya persaingan antara paslon pilpres.

"Kalau ini sendiri kan enggak, ini hanya persaingan antara dua paslon."

• Moeldoko Sayangkan Aksi 22 Mei Coreng Indonesia di Mata Internasional: Padahal Pemilu Berjalan Baik

Dikatakannya, situasi Mei Tahun 1998 banyak warga yang turun ke jalan.

"Jadi lebih banyak sebenarnya kalau ini dari warga masyarakat itu yang diam, tidak ikut, kalau dulu hampir semua ikut, semua kampus itu, dari rektornya, mahasiswanya, sampai ke tukang sapunya dulu ikut," ujarnya.

Sedangkan menurut Mahfud saat ini yang mengaspirasikan suara merupakan tokoh tertentu dan pendukung tertentu.

"Kalau yang sekarang ini kan enggak, kita bisa mengidentifikasi siapa yang tampil, siapa yang selalu berbicara berapa besar pengikutnya, dan di mana, ini jauh lah dari tahun 98," pungkas Mahfud MD.

Lihat video di menit ke 8.50:

Selain itu, Mahfud MD memberikan analisa yang akan terjadi pada tanggal 28 Juni 2019, yakni saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Diketahui kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan sengketa pilpres kepada MK.

Mahfud lantas mengingat hal yang sama terjadi di pilpres 2009 saat dirinya menjadi Ketua MK.

Saat itu capres pertahana yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dituding berlaku curang dalam pilpres, sehingga paslon lainnya mengajukan gugatan ke MK.

"Saya punya pengalaman, tahun 2009 itu sama Mahkamah Konstitusi itu dituding sebagai Mahkamah Kalkulator, dituding sudah diatur oleh presiden SBY waktu itu," ujar Mahfud.

• Reaksi Jokowi soal Bambang Widjojanto Sebut MK Jangan Jadi Bagian Rezim Korup: Jangan Dilecehkan

Ia juga mengatakan ada banyak aksi unjuk rasa saat itu.

"Seminggu sebelum putusan MK, itu demo setiap hari, tapi kita jalan saja, kemudian kita ingat tanggal 12 Agustus tahun 2009, jam 4 sore saya mengetok palu, bahwa sesudah memeriksa dengan seksama kami memutuskan bahwa Pak SBY tetap menang, itu jam 4 sore," ujar Mahfud.

Ia lalu mengatakan sikap paslon lain saat itu ada Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarno Putri dan dari Partai Golkar, Jusuf Kalla-Wiranto.

"Jam setengah 5 Bu Megawati dengan sikap kenegarawannya bilang dari kediamannya kami menerima keputusan ini, karena itu sudah keputusan hukum'."

"Pada waktu yang bersamaan Pak Jusuf Kalla waktu itu yang berpasangan dengan Wiranto juga menyatakan menerima, akhirnya saat itu juga ketegangan mereda, dan besoknya situasi negara ini berjalan normal, itu tanggal 15 Agustus tahun 2009," ujar Mahfud.

• Pernyataan Elite Politik Kubu 01 dan 02 Disebut Termasuk Penyebab Kerusuhan Aksi 22 Mei

Mahfud lalu menduga hal yang sama akan terjadi pada 28 Mei nanti.

"Saya juga menduga begini nanti, tanggal 28 Juni insyaallah akan terjadi hal yang sama ketika salah satu dinyatakan kalah, apakah itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi, akan menerima putusan MK," ujar Mahfud.

"Rakyat itu akan tenang kalau begitu, asal MK nya benar-benar ya," pungkasnya.

Lihat videonya di menit ke 5.12:

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: