Pilpres 2019
BW Minta MK Jangan Jadi Bagian dari Rezim Korup, Miftah Sabri: Kalau Tidak Korup Enggak Usah Risau
Diketahui BW seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres meminta agar MK tak menjadi bagian dari rezim yang korup.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Kalau kemudian keputusan mahkamah berbeda dari Mas BW tentu publik akan berasumsi bahwa peradilan bagian dari rezim yang korup, nah. Sebagai strategi advokat saya bisa memaklumi tetapi dalam kondisi setiap hari ini semestinya ini pertarungan lebih kepada pembuktian," pungkas Feri.
Lihat videonya di menit ke 0.54:
Diketahui sebelumnya, Bambang di gedung MK, Jakarta pada Jumat (24/5/2019) malam, memberikan pernyataan kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/5/2019).
Dalam ucapannya Bambang meminta MK sebagai bagian penting dari kejujuran dan tak menjadi bagian dari rezim yang korup.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata Bambang.
Selain itu Bambang Widjojanto berharap MK tak hanya menelusuri angka-angka yang bersifat numerik dalam menangani sengketa hasil Pilpres.
Bambang mengistilahkan MK jangan jadi "mahkamah kalkulator".
• Penjelasan Mahfud MD soal Situasi 22 Mei 2019 & Tahun 1998: Kita Bisa Identifikasi Siapa yang Tampil
MK, kata mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, sudah seharusnya menelusuri secara serius dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
"Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat," kata Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/5/2019).
(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)
WOW TODAY:
