Komedian Zelensky Langsung Umumkan Bubarkan Parlemen Begitu Resmi Dilantik Jadi Presiden Ukraina

TRIBUNWOW.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi sorotan di hari pertamanya dilantik sebagai presiden.

Dalam pidato pelantikannya, pria 41 tahun yang dikenal sebagai aktor komedi itu langsung mengumumkan membubarkan parlemen, Senin (20/5/2019).

Presiden juga mengumumkan bakal segera menggelar pemilihan awal untuk anggota parlemen.

Zelensky diketahui terbilang pemula dalam dunia politik yang bahkan tidak memiliki pengalaman sebagai politisi.

Setelah resmi dilantik, Zelensky menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden dan dia mengumumkan akan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan awal, yang semula dijadwalkan bulan Oktober.

• Kerap Perankan Presiden, Komedian Ini Menang Telak atas Petahana di Pilpres Ukraina dalam Exit Poll

"Saya membubarkan Verkhovna Rada dari pertemuan kedelapan," kata presiden di hadapan parlemen di Kiev, usai pelantikan dirinya.

Keputusan Zelensky untuk membubarkan parlemen diyakini berkaitan dengan perselisihan yang terjadi saat rapat menentuan waktu pelantikan presiden, Kamis (16/5/2019) pekan lalu.

Saat itu Zelensky meminta dirinya dilantik pada MInggu (19/5/2019), namun parlemen menolak dan melalui voting diputuskan jika pelantikan digelar Senin (20/5/2019).

Situasi itu menunjukkan jika Zelensky tidak mendapat dukungan dari mayoritas parlemen Ukraina saat ini.

Zelensky bahkan menyebut para anggota parlemen sebagai "penjahat kecil".

• Ustaz Arifin Ilham Kritis, Ini Surat Wasiat yang Pernah Ditulis, Sebut Siapkan Makam dan Kain Kafan

Menjelang pelantikan, Zelensky sudah mengatakan bakal meluncurkan proses pembubaran parlemen yang sangat kompleks dan menyerukan pemilihan baru untuk mendapatkan keuntungan dari popularitasnya saat ini.

Timnya mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa negara membutuhkan "parlemen yang berfungsi."

Status hukum dari langkah Zelensky untuk membubarkan parlemen tidak pasti.

Kendati demikian pembubaran hampir dipastikan bakal berlanjut, kata analis politik.

"Tidak ada mekanisme atau instrumen untuk menghentikan keputusan ini," kata analis politik Ukraina, Mykola Davydchuk, dikutip AFP.