Pilpres 2019
TKN Jokowi-Ma'ruf Gunakan Data Milik BPN Prabowo-Sandi untuk Tepis Tuduhan Kecurangan Pilpres 2019
TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menggelar konferensi pers untuk menelisik data BPN Prabowo-Sandi soal kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menggelar konferensi pers untuk menelisik data Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019.
Sebelumnya, data-data tersebut dipublikasi BPN dalam pertemuan "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Dalam pertemuan tersebut, BPN mengklaim adanya kecurangan dilihat dari penggelembungan suara di Jawa Timur.
• Jubir TKN Arya Sinulingga Nilai BPN Prabowo-Sandi Tidak Konsisten soal Data
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Juru Bicara TKN, Arya Sinulingga pun mematahkan tudingan kecurangan tersebut.
Di konferensi pers TKN, Arya menunjukkan foto data tersebut.
Foto itu menunjukkan bahwa BPN tengah menggambarkan selisih yang signifikasi antara jumlah suara sah di Jawa Timur pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
BPN berfokus pada adanya selisih sebesar 5,2 juta suara hanya dalam tenggat waktu satu tahun.
Hal ini berdasarkan perhitungan suara sah 19,5 juta di Pilkada Jatim 2018, dan suara sah 24,7 juta suara di Pilpres 2019 untuk daerah Jawa Timur.
Arya lantas menjelaskan bahwa apa yang dijelaskan BPN adalah hal yang salah.
Pasalnya, terang Arya, BPN tidak mengungkit beda tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
Sebagaimana diketahui, tingkap partisipasi publik pada Pilpres 2019 memang sangat tinggi.
"Semua kan mengakui tingkat partisipasi pilpres ini sangat tinggi. Dulu waktu Pilkada Jatim, partisipasinya 20 juta orang, sekarang 24 juta orang. Coba cek datanya," ujar Arya.
"Jadi wajar saja kalau suara sah juga naik karena tingkat partisipasi tinggi. Ini bukan penggelembungan suara," sambung dia.
Selain itu, Arya juga menunjukkan data klaim kecurangan lain dari BPN, yaitu data di TPS 13 di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan BPN, di TPS tersebut ada pemilih siluman karena beberapa pemilih dalam DPT di sana memiliki tanggal lahir yang sama.
• Begini Jawaban Mardani Ali Sera saat Diminta Jelaskan Sikap PKS pada Pernyataan Prabowo Tolak Pemilu
"Yang lucu ini kasus DPT. Mereka mengatakan bahwa tanggal lahirnya sama semua. Tetapi NIK-nya sama tidak? Ini beda-beda," ujar Arya.
Arya menjelaskan, kombinasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu menggunakan tanggal lahir dan tahun kelahiran.
Namun, dalam materi presentasi yang dipaparkan BPN, jelas Arya, susunan NIK pemilih yang disebut memiliki tanggal lahir sama itu berbeda-beda.
Karenanya, Arya meragukan data kecurangan tersebut.
Terlebih, berdasarkan situng KPU, hasil perolehan suara di TPS tersebut dimenangkan oleh kubu 02.
"Lucunya, ternyata di TPS tersebut yang menang adalah 02. Jadi yang siluman siapa? Kalau ini mengada-ada, kok menguntungkan 02?" ujar Arya.
Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU
Dalam pertemuan "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019", Prabowo yang diminta memberikan pidato penutup menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.
Hal ini didasari oleh data kubu 02 yang menunjukkan terjadinya kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.
"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo.
Dikutip dari Tribunnews.com, Prabowo mengatakan, selama ini pihak BPN telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.
Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.
Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di situng KPU.
"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.
Di acara tersebut, tim pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin memaparkan, berdasarkan penghitungan formuli C1 hingga Selasa, pukul 00.00 wib, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.
• Prabowo Tolak Hasil Pemilu dan Tak Ajukan Gugatan ke MK, AHY Klaim Demokrat Sudah Ingatkan
"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo -Sandi unggul," katanya.
Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen dari seluruh suara di Indonesia.
Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.
"Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka angkanya yang kita miliki," katanya.
Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan karena sudah diversifikasi dan divalidasi sebelum diinput.
"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," pungkasnya.
(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)
WOW TODAY: