Serius Kebut Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Tinjau Calon Lokasi hingga Undang Gubernur

TRIBUNWOW.COM - Pemindahan ibu kota negara kini semakin serius dan dikebut langkahnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luar Jawa dipilih sebagai calon lokasi ibu kota baru.

Kalimantan pun menjadi kandidat kuat, bahkan Presiden Jokowi langsung mengunjungi Kalimantan dan mengundang semua gubernur Kalimantan.

Lantas, apa saja bukti keseriusan pemerintah untuk merealisasikan pemindahan ibu kota? Simak langkah-langkah yang diambil berikut ini.

• Jadi Calon Lokasi Ibu Kota Baru dan Dikunjungi Jokowi, Inilah Seluk Beluk Bukit Soeharto

Ratas di Istana

Langkah ngebut Jokowi dimulai dari menggelar rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/4/2019).

Dalam rapat itu, Jokowi meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk memaparkan hasil kajian lembaganya terkait pemindahan Ibu Kota.

Dalam rapat itu Bappenas memaparkan tiga alternatif.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga.

Sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia.

Hasilnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih alternatif ketiga. Presiden ingin agar letak Ibu Kota baru berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang usai rapat.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Dalam rapat itu juga sudah tergambar bahwa pemindahan Ibu Kota akan menelan dana sekitar Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

Namun, pemerintah akan melibatkan BUMN dan Swasta serta menjamin bahwa pemindahan Ibu Kota ini tak akan membebani APBN.

• Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Berikut Ini 4 Provinsi yang Siap Sediakan Lahan

Undang Gubernur

Seminggu setelah ratas, atau tepatnya pada Senin (6/5/2019), empat gubenur diundang ke Istana.

Gubernur yang diundang adalah yang daerahnya dianggap potensial sebagai Ibu Kota baru, yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Sulawesi Barat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5/2019).

Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan mengundang sejumlah kepala daerah yang beberapa kota di wilayahnya masuk dalam pertimbangan menjadi ibu kota negara baru.

Hanya Gubernur Kalimantan Timur yang tak hadir karena berhalangan, dan diwakili oleh Bappeda setempat.

Pertemuan di Istana itu dipimpin oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Keempat daerah yang diundang sama-sama meyakinkan pemerintah pusat untuk memilih daerah mereka sebagai Ibu Kota baru.

"Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain.

Kita dorong untuk bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah. Di sana ya tinggal beli peralatan saja," kata Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor tak mau kalah.

Di depan Menteri Bambang, ia menyebut bahwa Kalimantan tak hanya unggul dari segi geografis, namun juga sumber daya manusianya.

Ia menyebut Kalimantan Selatan memiliki penduduk yang ramah sehingga cocok untuk ibu kota baru.

"Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang luar biasa baik dari sejarah maupun potensi alam dan potensi manusianya, manusia dalam pengertian masyarakatnya sangat terbuka dan menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Selatan," kata dia.

• Jokowi Bahas Ibu Kota Baru saat Buka Puasa, Lobi DPR agar Proses Cepat

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengemukakan, akan menjamin ketersediaan yang dibutuhkan pemerintah pusat jika Ibu Kota benar-benar ada di wilayahnya.

Ia menyebut ada tiga daerah di Kalimantan Tengah yang bisa menjadi lokasi ibu kota baru.

"Kalau Presiden berkenan ada di tiga tempat. Di Palangkaraya, Kabupaten Mantingan, dan Gunung Mas. Kesiapan lahan, itu sampai kiamat akan terus ada. Mau dibangun apapun juga," tegasnya.

Lobi Pimpinan Lembaga Negara

Pada Senin sorenya, Presiden Jokowi menggelar buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara.

Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung soal rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, sejak tiga tahun lalu pemindahan Ibu Kota ini telah dibahas di internal pemerintah.

Lalu pada satu setengah tahun lalu, ia telah meminta Bappenas untuk melakukan kajian dari berbagai sisi seperti ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

Hasil kajian itu, Jakarta maupun Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk hingga wilayah geografis yang rentan bencana.

Presiden lalu menyampaikan sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru. Namun Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud.

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas hanga sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

Presiden Jokowi pun berjanji akan mengkonsultasikan lebih jauh mengenai pemindahan Ibu Kota ini kepada seluruh lembaga terkait, baik dari segi hukum atau pun politik.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi jaminan bahwa pemindahan Ibu Kota tak akan membebani anggaran negara.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.

• Foto dan Video Suasana Ramadan Mencekam di Palestina, Warga Gaza: Apa Dosa Anak-anak Saya?

Tinjau Calon Lokasi

Keesokan harinya, atau pada Selasa (7/5/2019), Presiden Jokowi langsung meninjau lokasi yang potensial menjadi Ibu Kota baru.

Lokasi pertama yang dikunjungi Jokowi adalah di Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

"Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini," ujar Presiden kepada wartawan usai melakukan peninjauan.

Jokowi menyebut bahwa kawasan Bukit Soeharto memiliki sejumlah keunggulan. Misalnya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan.

Keberadaan sarana pendukung tersebut dapat menghemat biaya pembangunan.

"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," tuturnya.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemindahan dan penyiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur saja.

Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

"Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi," ucapnya.

Pada Rabu (8/5/2019) hari ini rencananya Jokowi akan melanjutkan kunjungannya ke Kalimantan Tengah, yang juga menjadi salah satu calon lokasi Ibu Kota baru.

(Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Langkah Kebut Jokowi Pindahkan Ibu Kota..."

WOW TODAY: