Jokowi Bahas Ibu Kota Baru saat Buka Puasa, Lobi DPR agar Proses Cepat
Pada puasa hari pertama, Presiden Joko Widodo menggelar buka puasa bersama para pimpinan serta membahas rencana pemindahan ibu kota.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Jokowi mengatakan, sejak tiga tahun lalu pemindahan Ibu Kota ini telah dibahas di internal pemerintah.
Lalu pada satu setengah tahun lalu, ia telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan kajian dari berbagai sisi seperti ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.
Hasil kajian itu, Jakarta maupun Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk hingga wilayah geografis yang rentan bencana.
"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang, padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan enam persen dan Sulawesi tujuh persen, Papua dan Maluku dua sampai tiga persen," kata Jokowi.
Tiga Daerah
Presiden lalu menyampaikan sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.
Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud.
Namun, pada siang harinya, Bappenas sudah mengundang empat gubernur yang wilayahnya potensial untuk menjadi Ibu Kota baru, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat.
"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar," kata Jokowi.
• Demokrat: Kalau Pak Jokowi Mengajak Bergabung Kita Pertimbangkan dengan Pak SBY
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.
Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas hanga sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.
"Kita tahu di Jakarta ini ada 66.000 hektar, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," kata dia.
Presiden Jokowi pun berjanji akan mengkonsultasikan lebih jauh mengenai pemindahan Ibu Kota ini kepada seluruh lembaga terkait, baik dari segi hukum atau pun politik.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi jaminan bahwa pemindahan Ibu Kota tak akan membebani anggaran negara.
Jokowi tak menjelaskan lebih jauh skema yang akan digunakan pemerintah agar APBN tak terbebani.
