Breaking News:

Pilpres 2019

Tanggapi 'People Power' Amien Rais, Wiranto akan Bentuk Tim Hukum Nasional: Tidak Bisa Dibiarkan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan mengenai ucapan people power Amien Rais.

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri tentang Pengamanan Pemilu pasca Pencoblosan di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019) 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, memberikan tanggapan mengenai ajakan people power oleh Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

Wiranto mengutarakan hal tersebut saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Senin (6/5/2019), Wiranto menuturkan akan membentuk tim hukum nasional.

Reaksi Gatot saat Lihat Foto Wiranto, Sebut sang Menkopolhukan Mungkin Diganti di Periode Berikutnya

"Hasil rapat adalah salah satunya kita akan membentuk tim hukum nasional, yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siappun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukumm" ujar Wiranto di hadapan media.

"Dan tim ini lengkap, dari para pakar hukum tata negara, para profesor doktor berbagai universitas juga saya undang."

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri tentang Pengamanan Pemilu pasca Pencoblosan di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri tentang Pengamanan Pemilu pasca Pencoblosan di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019) (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Ia mengatakan telah mengajak bicara para anggota rapat dan memikirkan hal yang sama.

"Sudah saya ajak bicara, dan sama dengan apa yang kita fikirkan, bahwa tidak bisa dibiarkan."

Menurutnya hal itu dapat menjadi upaya cacian kepada presiden yang masih menjabat.

Jokowi Singgung Rencana Pemindahan Ibu Kota saat Buka Puasa Bersama Para Pimpinan Lembaga Negara

"Rong-rongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan makian kepada presiden yang masih sah, sampai nanti bulan Oktober tahun ini yang masih menjadi presiden, itu sudah ada hukumnya, sudah ada sanksinya," ungkap Wiranto.

"Dan kita akan melaksanakan sanki itu, siapapun, saya katakan."

"Apakah mantan tokoh, mantan jenderal, tidak ada masalah apakah dia melanggar hukum maka harus kita tindak dengan tegas," pungkasnya.

Lihat video lengkapnya di menit ke 3.00:

People Power Amien Rais

Ancaman Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais jika menemukan potensi kecurangan pada hasil pemilu menjadi polemik tersendiri di masyarakat.

Amien Rais menyebutkan akan melakukan people power jika menemukan kecurangan.

Halaman
12
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved