Breaking News:

Pilpres 2019

Isu Pindahnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja, Pengamat: Efek Tak Ada Ideologi Antar Partai yang Kuat

Pengamat politik mengatakan isu pindahnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) merupakan sistem presidensialisme multipartai. Hal itu bukan hal baru.

Editor: Lailatun Niqmah
Kompas.com/MUHAMAD SYAHRI ROMDHON
Calon Presiden nomor urut satu, Joko Widodo berkampanye di lapangan pelabuhan perikanan desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jumat (5/4/2019). Jokowi meminta warga berani melawan hoaks, mengejar target 75 persen, dan memutihkan TPS serta mencoblos baju putih 17 April mendatang. 

TRIBUNWOW.COM - Partai Amanat Nasional (PAN) diisukan pindah ke Koalisi Indonesia Kerja.

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Adi Prayitno turut memberikan komentar.

Menurutnya, perpindahan partai bukanlah hal baru dalam sistem presidensialisme multipartai.

Hal itu lantaram tidak ada batas atau sekat yang tegas, antara pemerintah dan oposisi.

"Dalam sistem presidensialisme multipartai, nyaris tidak ada batas-batas atau sekat politik yang begitu tegas antara mana koalisi pemerintah dan oposisi. Itu bisa dilihat dari sikap politik PAN yang diisukan saat ini," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/4/2019).

Sebelum Gabung Koalisi Indonesia Kerja, TKN Sarankan PAN Solidkan Internal

Menurut Adi, perbedaan arah politik antarpartai sebenarnya hanya terjadi saat kampanye pemilu saja.

Namun, setelah pemilu usai, biasanya partai-partai yang berseberangan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang menang dalam pemilihan presiden (Pilpres). 

Ia menambahkan, berkaca dari isu arah politik PAN, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada konflik ideologi politik yang begitu keras antarpartai.

Dengan demikian, partai manapun bisa bergabung ke koalisi manapun, pemerintah atau oposisi.

"Ini efek dari tak adanya ideologi antarpartai yang begitu kuat. Maka, tak bisa dipastikan juga partai-partai yang saat ini ada di KIK bisa solid hingga Pemilu 2024," ucapnya.

Digagas Soekarno dan Kini Direalisasikan Jokowi, Apakah Palangkaraya akan Jadi Ibu Kota Baru RI?

Tak pelak, seperti diungkapkan Adi, PAN dianggap memiliki posisi yang penting jika seandainya ada partai dalam KIK memutuskan keluar dari koalisi.

Hal itu dimungkinkan terjadi lantaran pada Pemilu 2024, sang petahana Joko Widodo tidak bisa maju kembali menjadi calon presiden jika menang pada Pilpres 2019.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019). 

Tanggapi Wacana Dukungan PAN, TKN: Fokus saat Ini adalah Kawal Perhitungan Suara Pilpres 2019

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai.

Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok disana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi. (Christoforus Ristianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pengamat: Usai Pemilu, Biasanya Partai Seberang Pindah ke Koalisi Pemenang Pilpres

WOW TODAY:

Sumber: Kompas.com
Tags:
Partai Amanat Nasional (PAN)Pengamat PolitikPilpres 2019
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved