Pemilu 2019

Setelah Presiden Periode 2019-2024 Dilantik, Mahfud MD Minta UU Pemilu Direvisi

Setelah banyaknya petugas KPPS yang meninggal. Mahfud MD meminta UU Pemilu untuk direvisi setelah dilantiknya presiden periode 2019-2024.

Setelah Presiden Periode 2019-2024 Dilantik, Mahfud MD Minta UU Pemilu Direvisi
instagram @mohmahfudmd
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. 

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, dirinya akan meminta revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 setelah Presiden periode 2019-2024 dilantik.

Hal ini mengingat banyaknya kekurangan penyelenggaraan Pemilu 2019, yang salah satunya menyebabkan ratusan petugas pemilu dan aparat keamanan meninggal dunia dan sakit.

Soal Tudingan Kecurangan Pilpres 2019, Mahfud MD: Kalau Perlu Semuanya Adu Data, Bandingkan

"Melihat pengalaman yang sekarang, saya mengusulkan dan sudah mengambil inisiatif dengan beberapa tokoh dan LSM serta lembaga survei," kata Mahfud saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

"Begitu pemerintah nanti terbentuk, siapapun presidennya, apakah itu pak Prabowo atau Pak Jokowi, itu pada bulan Oktober membuat Prolegnas (Program Legislasi Nasional), saya minta tahun pertama kami akan minta agar segera mengevaluasi dan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu," sambungnya. 

Menurut Mahfud, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai pengertian 'pemilu serentak'.

Misalnya, apakah pelaksanaannya harus pada hari yang sama atau bisa dipisah.

Lalu apakah petugas lapangan harus sama dari awal pemungutan suara hingga penghitungan suara, atau bisa dibedakan tetapi dengan kontrol yang ketat.

Mahfud juga akan meminta evaluasi soal sistem pemilu yang diterapkan saat ini.

Mahfud MD Kritik Presidential Threshold, Rachland: Tak Perlu Jadi Profesor untuk Paham Bahayanya

Pasalnya, dengan sistem yang memungkinkan pemilih mencoblos nama calon legislatif dan partai, menyebabkan terjadinya praktik jual beli suara di internal partai.

Hal ini dianggap tidak sehat untuk sistem demokrasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Mohamad Yoenus
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved