Tanggapan Mahfud MD soal Kabar People Power Jelang Pemilu: Pernyataan Itu Provokatif

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD angkat bicara soal kabar people power (penggerakan masa) yang tengah santer dibicarakan.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (3/4/2019).

Mulanya pembawa acara meminta tanggapan Mahfud MD soal beredarnya kabar akan ada people power jika dalam pemilu terjadi tindak kecurangan.

• Cerita Mahfud MD yang Sempat Kecewa dengan Janji SBY karena Batal Dijadikan Menteri

Menanggapi kabar itu, Mahfud MD menilai bahwa kabar tersebut bernada provokatif.

"Menurut saya bahwa pernyataan people power dan sebagainya itu agak provokatif ya, artinya kurang proporsional," jelas Mahfud.

"Menurut saya itu kan berangkat dari kecurigaan," imbuhnya.

Selain itu, Mahfud juga menilai kecurigaan tersebut dari dua hal.

"KPU ini akan akan diperalat oleh kekuatan politik, lalu mereka mengatakan 'awas lho kalau curang people power'," papar Mahfud.

"Kedua, ya mungkin antisipasi untuk menjadi alasan kalau ternyata kalah," imbuhnya.

• Disebut Karakternya Paling Mirip dengan Gus Dur, Mahfud MD Beri Tanggapan hingga Tertawa

Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa apapun alasannya hal itu tidak sehat untuk perkembangan politik bangsa.

Ia lantas menyatakan bahwa kecurangan di tingkat calon legislatif (Caleg) untuk membeli suara tak bisa langsung dianggap berasal dari pemerintah.

"Sebenarnya kecurangan itu tidak mungkin, mungkin kecurangan-kecurangan kecil yang tidak signifikan yang sifatnya eceran di tingkat bawah caleg satu membeli yang lain, tapi itu kan tidak signifikan sebenarnya," papar Mahfud.

"Dan itu terjadinya silang, tidak bisa menunjuk itu kecurangan yang dilakukan oleh kekuatan tertentu misalnya selama ini yang dituduh pemerintah memperalat KPU."

"Sekarang beda cara berpikirnya," sambungnya.

• Tanggapi Ancaman People Power Amien Rais, Maruf Amin: Yang Bikin Curang Siapa?

Untuk itu dirinya berharap supaya politisi dan masyarakat turut mendukung penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).