Pilpres 2019
Komentari Dokumen Pemecatan Prabowo, Gerindra: Satu Juta Lembar Kertas seperti Ini Tak Ubah Fakta
Partai Gerindra kembali angkat bicara terkait isu penculikan 1998 yang menyeret nama ketua umu partainya, Prabowo Subianto.
Penulis: Laila N
Editor: Mohamad Yoenus
Agum Gumelar bahkan membentuk Relawan Bravo Cijantung, yang berisi anak para purnawirawan TNI.
Diketahui, video pernyataan Agum Gumelar menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik.
Satu di antaranya kemudian diunggah oleh pengguna Facebook Ulin Ni'am Yusron, Minggu (10/3/2019).
Video berdurasi 9 menit ini memperlihatkan Agum Gumelar berbicara mengenai kisahnya saat menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Tahun 1998.
Dilansir oleh bbc.com, selain Agum Gumelar, nama lain yang menjadi anggota DKP yakni Subagyo Hadi Siswoyo, Djamari Chaniago, Fachrul, Yusuf Kartanegara, Arie J. Kumaat, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Lalu, Agum juga bercerita soal DKP yang turut memeriksa Letjen Prabowo Subianto di tahun 1998 yang kini menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.
"Anggota DKP tugasnya memeriksa kasus pelanggar HAM, berjalanlah DKP memeriksa satu bulan lebih, memeriksa yang namanya Prabowo Subianto," ujar Agum Gumelar dalam video.
"Dari hasil pemeriksaan mendalam di dapat fakta, bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat."
"Saya di samping anggota DKP, Tim Mawar (berisikan Prabowo) yang melakukan itu anak buah saya semua dong, saya melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan mereka, di luar kerjaan DKP karena dia bekas anak buah saya," tambah Agum Gumelar.
Agum Gumelar lalu mengatakan dirinya mengetahui lokasi tempat pembuangan jasad orang yang diculik tersebut.
"Di sinilah saya tahu matinya orang-orang itu, di mana di buangnya saya tahu betul," sambung Agum Gumelar.
• Perbandingan Hasil Survei Pilpres Terbaru 5 Lembaga: Jokowi-Maruf Vs Prabowo-Sandiaga
Diberitakan bbc.com pada Minggu (10/3/2019), Prabowo sering memberikan jawaban terkait isu penculikan yang dikaitkan dengan dirinya.
Dilansir oleh majalah Panji di tahun 1998, Prabowo mengatakan dirinya memiliki daftar nama aktivis yang dianggap berpotensi menganggu keamanan.
"Tapi bahwa mungkin mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab," kata Prabowo.
Terkait kasus itu, Prabowo juga telah diperiksa oleh tim yang dikenal dengan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisikan jendral-jendral senior.