Romahurmuziy Ditangkap KPK

Kasus Suap Romahurmuziy Dianggap Logis, Hendrawan Supratikno: Bukan Transaksi Haram

Hendrawan menganggap logis kasus suap yang menjerat Romahurmuziy. Menurutnya kasus tersebut merupakan efek dari mahalnya biaya partai politik.

Kasus Suap Romahurmuziy Dianggap Logis, Hendrawan Supratikno: Bukan Transaksi Haram
capture YouTube Najwa Shihab
Ketua DPP PDIP Hendrwan Supratikno menjelaskan anggaran dana partai politik yang mahal, Rabu (20/3/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa kasus yang menjerat mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy adalah suatu hal yang logis.

Hendrawan juga menyebut bahwa transaksi suap yang dilakukan bukanlah transaksi haram.

Hal tersebut diketahui dari acara Mata Najwa yang tayang di TRANS7 yang diunggah di channel YouTube Najwa Shihab dengan judul 'Transaksi Haram Politik: Ketum Dijerat Korupsi, Aliran Dana Masuk Parpol? (Part 3)' pada Rabu (20/3/2019).

PDIP Pakai Ideologi Gotong Royong, Hendrawan: Gaji Tiap Bulan Dipotong Rp 22 Juta untuk Partai

Hendrawan menjelaskan bahwa ada sistem politik yang cacat di Indonesia.

"Masalahnya adalah menurut saya evolusi sistem politik kita berjalan dengan penuh kelemahan, ada cacat di sana sini dan cacat ini dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku politik melakukan tindakan," ujar Hendrawan.

Kecacatan yang dijelaskan Hendrawan membuat celah bagi para pelaku politik yang berada di posisi tinggi untuk memanfaatkan dan menghasilkan dana lebih.

"Jadi menurut saya bukan transaksi haram sebenarnya, tapi ini transaksi logis dan rasional dan merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah sistem politik," jelas Hendrawan.

Suharso Monoarfa Komentari Penangkapan Romahurmuziy: Kuda saja Tak Pernah Jatuh ke Lubang yang Sama

Najwa Shihab menanyakan dimana letak kelogisan yang dimaskud.

"Logis kalau penyuapan, bagaimana kita mencari logika dari proses penyuapan? Logisnya dimana itu?," tanya Najwa Shihab.

Hendrawan menjelaskan adanya kesalahan pengelolaan tersebut membuat para pelaku politik menggunakan jabatan untuk tindakan mencari uang.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved