Sebut Acara Silaturahmi Pemerintahan Desa Gunakan APBN Mendagri, Andi Arief: Pendapat Mahfud MD?

TRIBUNWOW.COM - Mantan Politisi Partai Demokrat, Andi Arief, meminta tanggapan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, terkait acara Apel Pemerintahan Desa se-Indonesia yang akan diselenggarakan pada 30 Maret 2019 mendatang.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief__, Senin (18/3/2019) malam.

Melalui kicauannya itu, Andi Arief menyebutkan bahwa tanggal 30 Maret nanti akan ada acara Apel Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia yang ditargetkan akan dihadiri oleh 100 ribu peserta.

• Karni Ilyas Dikritik karena Tema ILC terkait OTT Romi Tak Singgung 01, Andi Arief Beri Tanggapan

Andi Arief menyebutkan, acara ini merupakan projek APBN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Andi Arief lantas menyinggung soal acara Apel Kebangsaan di Jawa Tengah, yang menurutnya menghambur-hamburkan APBD.

Setelah menjelaskan hal tersebut, Andi Arief lantas meminta Mahfud MD untuk memberikan pendapatnya.

"Tanggal 30 Maret akan ada apel pemerintahan desa se- Indonesia.

Sekitar 100 ribu target yang hadir, setelah apel kebangsaan menghamburkan uang negara APBD jateng, maka 30 Maret projek APBN Mendagri Tjahyo Kumolo.

BAGAIMANA pendapat Prof @mohmahfudmd ?," tulis Andi Arief.

• Unggah Undangan Apel Pemerintah Desa se-Indonesia, Andi Arief: Acara Ditanggung APBN via Mendagri

Dalam kicauan setelahnya, Andi Arief juga tampak mengunggah foto undangan 'Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia' dengan kop surat Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Kemasyarakatn Desa.

Namun, hanya foto bagian akhir yang diunggah oleh Andi Arief.

Dalam surat tersebut, dituliskan bahwa panitia mensyaratkan kepada para peserta, yaitu para kepala desa, untuk membayar biaya kontribusi sebesar Rp 3 juta.

"Biaya administrasi atau kontribusi sebesar Rp 3.000.000 per peserta, sudah termasuk Akomodasi Hotel selama 3 hari 2 malam (kamar tidur Twin Share), Konsumsi, Coffe Break, Hotel & Tempat Acara PP," bunyi undangan tersebut.

Dalam kicauannya itu, Andi Arief menyebutkan, seluruh kepala desa wajib datang di acara tersebut untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan desa untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Andi Arief menyoroti uang yang perlu dibayar para kepala desa yang menurutnya bersumber dari uang dana desa.