Romahurmuziy Ditangkap KPK, PPP Sebut Tidak akan Pengaruhi Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Partai

TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, Musyaffa Noer angkat bicara terkait penangkapan ketua umumnya, Romahurmuziy.

Diketahui Romahurmuziy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019) pagi.

Dilansir oleh Surya, Noer menegaskan bahwa penangkapan Romahurmuziy sebagai koalisi kubu 01 tak akan mempangaruhi elektabilitas Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

"Adanya peristiwa ini sebagaimana yang kita dengar harapan Kami tidak akan berpengaruh pada elektabilitas kepada 01," tegas Noer, Jumat (15/3/2019).

• Gunakan Penutup Wajah, Begini Situasi dan Gaya Ketua Umum PPP Romahurmuziy seusai Ditangkap KPK

Dirinya menyatakan bahwa kekhawatiran itu tak akan terjadi.

Sebab, menurutnya rakyat mengenal Romahurmuziy dari pribadinya bukan dari institusi partai politiknya.

"Iya karena masyarakat saat ini lebih melihat pada pribadinya dari pada institusi," papar Noer.

Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa penangkapan Romahurmuziy juga tidak akan berpengaruh pada suksesi pemenangan PPP di Pemliu 2019.

"Termasuk tidak berpengaruh dengan jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan," ungkap Noer.

• Romahurmuziy Ditangkap KPK, Guntur Romli: Era Jokowi Koruptor Disikat, Tak Peduli Kawan atau Lawan

Sementara itu, dari Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf turut buka suara terkait penangkapan Romahurmuziy sebagai koalisinya.

Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf, Machfud Arifin menegaskan bahwa penangkapan itu tak ada kaitannya dengan pilpres.

"Tidak ada (hubungannya dengan Pilpres) ini tanggung jawab mereka, tidak ada pengaruhnya buat kita," ucap Arifin, Jumat (15/3/2019), seperti dikutip TribunWow.com dari Surya.

"Kita harus lihat secara profesional," sambungnya.

Lantas, dirinya menjelaskan, penangkapan itu juga sebagai bentuk komitmen Jokowi untuk menegakan hukum di Indonesia.

Arifin menyatakan bahwa hal itu menjadi bukti tidak adanya intervensi dari Jokowi sebagai presiden.