Kritik Tema Diskusi ILC, Politisi Demokrat: Mending Bahas Pernikahan Syahreino

Sebelumnya diberitakan, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menanggapi polemik isu yang menyebut polri ikut menjadi buzzer.

Isu tersebut berkembang ketika akun Twitter @Opposite6890 mengatakan bahwa Mabes Polri membentuk buzzer anggota Polri dari tingkat Polres sampai pusat melalui aplikasi bernama Sambhar.

Pemilik akun @Oppositte6890 mengaku membongkar buzzer itu setelah melacak paket aplikasi android (APK) Sambhar.

Dedi mengatakan, kepemilikan IP Address Mabes Polri itu bisa diretas akun anonimus tersebut melalui Wifi di areal Mabes Polri.

Alasannya, wifi tersebut dapat diakses oleh masyarakat atau publik secara bebas yang berada di area atau wilayah Mabes Polri.

"Itu kan (akun) enggak jelas, kenapa harus kita jadikan rujukan. Kemudian kalau IP, Wifi di areal Mabes ini ada di area publik. Jadi bisa diakses publik," ujar Dedi yang dikutip dari Tribunnews, Jumat (8/3/2019).

Saat ini, pihak kepolisian juga telah melalukan proses penyelidikan pada akun itu.

"Sudah (diselidiki), langkah-langkah progresif sudah dilakukan Direktorat Siber. Kita akan memprofil akan identifiaksi siapa yang memiliki akun opposite sebagai akun anonimus," kata Dedi.

BPN Laporkan 17,5 Juta DPT Tak Wajar

Sementara itu, diberitakan Tribunnews.com, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan 17,5 juta data yang menurut mereka tak wajar di DPT atau Daftar Pemilih Tetap) ke kantor KPU RI, Senin (11/3/2019).

Pelaporan ini dipimpin oleh Direktur Komunikasi dan Media Prabowo-Sandi, Hashim S Djojohadikusumo.

Hashim yang juga diketahui sebagai adik dari Prabowo ini memberikan data yang diperiksanya dari DPT yang diumumkan KPU RI pada 15 Desember 2018.

“KPU RI memberi kami waktu untuk melakukan verifikasi, setelah empat kali pertemuan dengan KPU, BPN melalui tim informasi dan teknologi meyampaikan bahwa masih ada 17,5 juta data yang menurut kami tak wajar, dengan penemuan itu kami menyampaikan keprihatinan atas keutuhan dan integritas DPT,” kata Hashim.

Lebih lanjut, Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria mengatakan, 17,5 juta nama yang dinilai tidak wajar itu terletak pada jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal yang sama, yaitu pada 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli.

“Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” papar Ahmad Riza Patria.

• Mardani Ali Sera Sebut Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Makin Naik: Kami Melihat Fakta di Lapangan