Pilpres 2019

Mahfud MD Sebut jika Pemerintah Menolak Buka Data Lahan HGU maka Bisa Diperkarakan

Mahfud MD buka suara soal lahan HGU yang kini tengah ramai diperbincangkan.

Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Mahfud MD 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyatakan jika pemerintah menolak membuka data soal lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang kini tengah ramai diperbincangkan, maka dapat diperkarakan.

Hal itu disampaikannya melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Selasa (26/2/2019).

Mulanya netter dengan akun @arandamawei menanyakan apa dasar hukum bagi rakyat untuk meminta kepada pemerintah supaya rakyat mengetahui semua data lahan HGU yang dimiliki oleh sejumlah kaum elit.

"Prof, kira2 ada dasar Hukum bagi kita rakyat untuk meminta Pemerintah membuka data semua lahan HGU yg di kuasai oleh rakyat gak?" tanya netter.

Pertanyaan itu lantas ditanggapi Mahfud MD.

Jawaban Mahfud MD saat Ditanya soal Korupsi Terbesar hingga Singgung Sejumlah Nama Partai

Mahfud MD menuturkan bahwa ada Undang-Undang Informasi Publik yang mewajibkan lembaga pemerintahan untuk membuka semua informasi yang bersifat bukan rahasia negara kepada rakyat .

Berkaitan dengan itu, ia menjelaskan bahwa HGU tidak termasuk dalam rahasia negara.

Untuk itu, dirinya menyatakan bahwa rakyat berhak meminta data-data terkait.

Ia menegaskan, jika pemerintah menolak memberikan informasi, maka dapat diperkarakan melalui pihak ketiga (adjudikasi).

"Ada UU Informasi Publik yg mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yg bkn rahasia negara.

HGU bkn rahasia negara.

Tak boleh ada HGU yg dirahasiakan oleh pemerintah.

Anda berhak meminta data itu.

Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP," tulis Mahfud MD.

Reaksi Mahfud MD saat Disebut Sewot ketika Menjawab Pertanyaan terkait Nama-nama Elit Politik

 

Kicauan Mahfud MD soal lahan HGU, Selasa (26/2/2019).
Kicauan Mahfud MD soal lahan HGU, Selasa (26/2/2019). (Twitter/@mohmahfudmd)

Seperti diketahui, lahan HGU ramai diperbincangkan setelah Jokowi menyinggung lahan HGU milik Prabowo saat debat kedua pilpres.

Pada saat debat kedua, Jokowi menyebut Prabowo memiliki aset tanah ratusan ribu hektar di Kalimantan dan Aceh, Minggu (17/2/2019).

Prabowo pun membenarkan pernyataan Jokowi, namun mengatakan bahwa status tanah miliknya adalah HGU.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, 11 Mei 2013, tanah HGU adalah tanah milik pemerintah yang yang hanya diberikan untuk keperluan Agraria, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).

HGU merupakan hak khusus yang diberikan untuk pengelolaan lahan menjadi usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

HGU dapat diberikan dengan luas tanah minimal 5 hektar, dan tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain namun dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Jangka waktu penggunaan tanah bersetatus HGU paling lama 25 tahun, namun ada pengecualian.

Yakni untuk usaha yang memerlukan waktu lebih lama, dapat diberikan HGU selama 35 tahun.

Pemegang HGU dapat memperpanjang waktu paling lama 25 tahun, dengan beberapa pertimbangan terhadap keadaan perusahaan.

HGU hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI), dan tidak boleh dimiliki orang asing atau badan hukum bermodal asing.

Syarat pemberian HGU yaitu pendaftaran yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang selaku sebagai alat bukti kuat.

Dahnil Anzar Sebut Pihaknya Tantang Jokowi Buat Perpu soal Lahan HGU, TKN Beri Tanggapan

Prabowo Siap Kembalikan Lahan HGU

Diberitakan sebelumnya, pada debat pilpres kedua, Prabowo mengatakan bahwa dirinya rela mengembalikan tanah yang ia kelola ke negara apabila diminta.

"Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, itu benar, tapi itu adalah HGU (Hak Guna Usaha), itu adalah milik negara," jelas Prabowo dikutip dari tayangan kanal YouTube Inews TV, Minggu (19/2/2019).

"Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua."

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," pungkas Prabowo.

(TribunWow.com/Atri/Ami)

Ikuti kami di
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved