Kabar Tokoh
Fadli Zon Kritik Pemerintah Pusat soal Penanganan Pasca Gempa Palu: Memprihatinkan
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kritisi penanganan pasca gempa Palu, Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
7) Selain itu, warga di tenda darurat juga kerap kekurangan air bersih. Kondisinya secara umum masih jauh dari layak.
8) Pembangunan huntara ini sudah sangat mendesak. Sebab masih banyak agenda pasca bencana lainnya, seperti kepastian dana stimulan, misalnya.
9) Direncanakan ada dana stimulan sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan. Kepastian dana ini perlu diperjelas oleh pemerintah pusat. Sebab yg memiliki wewenang untuk mencairkannya adlh pemerintah pusat.
10) Kondisi ini sangat memprihatinkan. Selama ini kita dengar pemerintah pusat telah bergerak cepat. Tapi faktanya belum demikian. Penanganan bagi para korban bencana, jelas tak bisa dilepaskan sepenuhnya kepada Pemerintah provinsi.
11) Hal ini tak seharusnya terjadi, jika pemerintah punya perencanaan serius dalam aspek manajemen dan anggaran.
12) Indonesia yg berada pada tingkat kerawanan bencana tinggi, politik anggarannya seharusnya bersifat preventif terhadap penanganan bencana. Tapi sayangnya tak demikian.
13) Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Namun angka itu jauh di bawah anggaran yg diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.
14) Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yg dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,45 triliun.
15) Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yg terkait dgn monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem penanganan kebencanaan kitapun jadi lemah".
16) Hal yang lebih perihatin dialami oleh @BNPB_Indonesia. Pada 2018 BNPB mendapatkan anggaran sekitar Rp 700 miliar. Namun di 2019 ini, turun menjadi Rp 610 miliar. Di satu sisi ancaman bencana meningkat, tapi dukungan anggaran bencana menurun.
17) Penurunan ini membuktikan bahwa politik anggaran kita memang didesain untuk tidak mendukung penanggulangan bencana di tanah air," tulis Fadli Zon.
(TribunWow.com)
