Prabowo Bahas PIR dan Sebut Uang Indonesia Banyak di Luar Negeri saat Debat, Cek Datanya di Sini

TRIBUNWOW.COM - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sejumlah hal dalam debat kedua, seperti PIR, uang Indonesia di luar negeri, hingga utang luar negeri.

Hal itu tampak dalam jalannya debat calon presiden (capres) kedua yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019).

Diketahui tema debat capres itu terkait masalah energi, pangan, infrastruktur, lingkungan, dan sumber daya alam.

Berikut ini 4 pernyataan Prabowo dan data yang dihimpun TribunWow.com, Senin (18/2/2019):

• Prabowo Ragukan Laporan yang Sampai di Jokowi: Kenyataanya Tidak Sebagus yang Disampaikan ke Bapak

1. Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Prabowo mengatakan melalui biofuels dan biodiesel, para petani kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan mereka yang kini sedang menurun.

"Kita harus konsekuen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, PIR harus dilaksanakan, pola PIR itu harus kita ubah yang 80 persen adalah plasma dan 20 persen inti, tapi mungkin kita harus lebih berani dari Malaysia," papar Prabowo.

"Kita harus tingkatkan plasmanya lebih banyak, sehingga rakyat dapat memiliki hak-hak atas kerja keras mereka dan produk mereka," imbuhnya.

Sementara itu, dilansir melalui Twitter @KompasTV, berdasarkan data di Litbang Kompas, Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013 Bab II Pasal 15 menyebutkan perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B/IUP dengan luas 150 hektar atau lebih, maka berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitarnya.

Luasannya paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B/IUP.

• Pengamat Politik UNJ Sebut Prabowo Kurang Ide dan Terlalu Santai di Debat Kedua Pilpres 2019

2. Utang Komersial Pembangunan Infrastruktur

Prabowo yang merupakan pihak oposisi ini mengatakan bahwa infrastruktur harus berpihak untuk rakyat.

Ia mengungkapkan banyak utang komersial untuk membangun infrastruktur berdampak pada tidak efisiennya infrastruktur itu.

"Saya lihat sekarang banyak kita utang komersial untuk bangun infrastruktur. Ini nanti juga akan berdampak kepada efisiensi daripada infrastruktur tersebut," papar Prabowo.

"Bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil atau memindahkan kehidupan mereka," sambungnya.