Tanggapi Fahri Hamzah soal Keadilan, Boni Hargens: Jika Tak Diproses Justru Bangun Tradisi Bohong

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Boni Hargens menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah soal keadilan penegak hukum harus bersikap netral dan adil dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut Boni Hargens, pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah tersebut memang memiliki poin baik.

Namun menurutnya, aparat saat memutuskan suatu perkara juga dilakukan sesuai dengan aturan.

"Begini yang dimaksud Pak Fahri itu kan ada poin baiknya bahwa ada namanya keadilan politik dan keadilan hukum," ucap Boni Hargens melalui sambungan telepon dalam acara Kabar Petang tvOneNews pada Jumat (8/2/2019).

"Saya kira, Pak Fahri lebih menekankan soal keadilan dalam perspektif politik, supaya ada kesan maksudnya stabil, institusi negara melakukan tugas-tugasnya secara proporsional."

"Tetapi keadaan ini tidak mudah dan kepolisian menganut prinsip keadilan hukum. Setiap peristiwa tindakan hukum harus diproses. Kan sebenarnya itu yang sedang terjadi," sambungnya.

Terkait pernyataan Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa dalam hukum tidak boleh ada kesan yang kuat didominasi oleh kubu tertentu menjelang Pemilu dan Pilpres 2019, Boni Hargens menyatakan tidak mengetahui pasti jumlah terlapor dari kubu pendukung di kubu pemerintah.

Menurutnya, jika ada kasus hukum yang tidak diproses akan cenderung membangun tradisi kebohongan.

"Tetapi saya mau mengatakan bahwa keadaan ini tidak mudah bagi aparat hukum," papar Boni Hargens.

"Karena kalau tidak diproses, kecenderungan atau tradisi kebohongan yang dibangun, proses politik yang dirancang dengan kebencian, dengan hoaks segala macam ini, ini akan terus menjadi tradisi yang justru menghancurkan peradaban dan negara ini secara keseluruhan."

"Makanya saya bilang, langkah polisi ini (adalah) langkah yang tidak menyenangkan tapi ini lah yang terbaik yang harus dilakukan," jelasnya.

• Bahas soal Penegakan Hukum, Fahri Hamzah Singgung Fadli Zon Diancam Mau Dibunuh

Hal itu perlu dilakukan, lantaran menurutnya ada pihak yang membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas politik di negeri ini.

"Dalam keadaan dimana orang membutuhkan kepastian hukum disatu sisi dan orang lain membutuhkan stabilitas politik, penegak hukum memang harus mengutamakan prinsip moral dari penegakan hukum itu sendiri."

"Yaitu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan negara dan apa yang menjadi kepentingan umum," ungkapnya.

Lantas ia menyinggung kasus sejumlah tokoh yang ramai diberitakan belakangan ini.