Bahas soal Penegakan Hukum, Fahri Hamzah Singgung Fadli Zon Diancam Mau Dibunuh

Selain itu, dirinya mengatakan penyelenggara negara yang harusnya netral menjadi hilang menjelang pemilu dan pilpres saat ini.

Untuk itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa hal itu sudah patut untuk dikhawatirkan bersama.

"Nah saya tidak mau berhalusinasi tentang gerakan-gerakan yang fiktif sifatnya, yang saya tidak pernah temukan tetapi berpretensi negara bersikap partisan, seolah-olah dia menikmati pertarungan ini sehingga posisinya sebagai penyelenggara negara netral juga hilang," ungkapnya

"Jadi di sini yang saya kira semua orang harus mengkhawatirkan tentang hal itu," tegas Fahri Hamzah.

• Tanggapi Kasus Ahmad Dhani, Fahri Hamzah: Kita Terjebak pada Debat Omong Kosong, Memaki Itu Nyata

Sebelumnya masih dalam kesempatan yang sama, Fahri Hamzah smengajukan sejumlah permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik ujaran kebencian yang kini tengah ramai dibicarakan.

Dirinya menyinggung soal hukum yang menurutnya saat ini dijadikan sebagai alat perang politik.

Menurutnya, hal itu harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah, sebab lembaga hukum tak boleh dicampuradukan dengan kepentingan politik.

Hal itu ia sampaikan lantaran Fahri Hamzah merasa cemas dengan kondisi politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

"Hukum sebagai alat untuk perang, maka pertama-tama kita harus mencemaskan, karena artinya lembaga hukum kita sedang dikoyak-koyak oleh kepentingan politik, yang ada dari kedua belah pihak yang bertarung," kata Fahri Hamzah.

"Dan keprihatinan ini harus menjadi pikiran semua orang, tidak boleh karena kita bersemangat pada salah satu kubu lalu mengesahkan penggunaan hukum sebagai alat politik ya."

"Kita harus menganggap bahwa netralitas dan lembaga sebuah penegakan hukum yang adil dan netral, bagi semuanya itu adalah segala-galanya, itu yang permanen, sementara politik ini sangat temporer sifatnya," sambungnya.

Untuk itu Fahri Hamzah menginginkan kepada pihak yang memiliki kewenangan memberikan arah kepada bangsa untuk segera mengambil sikap.

• Fahri Hamzah Sebut Dirinya Bisa Mengurangi Elektabilitas Jokowi Sebanyak 7 Persen dengan Cara Ini

Mengingat dirinya sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR, yang hanya mempunyai hak berbicara dan menyampaikan pendapatnya, ia ingin memberi peringatan kepada presiden dan pemerintah dalam penggunaan undang-undang.

Pasalnya, menurut Fahri Hamzah hal itu bersinggungan dengan keselamatan dari lembaga penegak hukum.

"Tolong penggunaan undang-undang, pasal-pasal karet dalam undang-undang yang telah terindentifikasi membuat sengketa diantara warga negara ini menjadi satu pertarungan yang menyeret satu pertarungan penegakan hukum ini dihentikan, sebab ini berbahaya," jelas Fahri Hamzah.