Fahri Hamzah Umpamakan Ia Terkena UU ITE, Suara Jokowi akan Turun 7 Persen

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan adanya kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sedang banyak terjadi membuat elektabilitas cawapres 01 Joko Widodo (Jokowi) turun.

Hal ini diungkapkan dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne bertajuk 'Yang Terjerat UU ITE: Buni Yani, Ahmad Dhani, Siapa Lagi?'.

Fahri Hamzah mengungkapkan Jokowi banyak merugi karena peristiwa kasus UU ITE yang mendekati kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Untuk itu, dia memberikan usulan kepada Jokowi supaya kasus-kasus terkait pelanggaran UU ITE tidak lagi terulang dikemudian hari.

"Saya sebenarnya kalau mau menyarankan Pak Jokowi, kalau dia mau dapat untung nih karena terlalu banyak dia rugi dengan peristiwa ini."

"Besok itu dia (Jokowi) Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) aja, dia bilang Undang Undang ITE itu tidak boleh lagi dipakai untuk kasus pencemaran nama baik dan sebagainya," ujar Fahri.

"Supaya lapor melapor antar warga negara itu dihentikan."

• Kronologi Relawan Jokowi Mania dan Novel Bamukmin Nyaris Adu Jotos di Acara Live tvOne

Menurutnya, setiap ada pelanggar kasus UU ITE terjerat, elektabilitas atau suaranya bisa menurun dua persen.

Ia pun memperkiraan seandainya dirinya terjerat UU ITE maka suara Jokowi bisa turun hingga tujuh persen.

"Kalau tidak dia yang rugi ini, initergerus ini setiap orang yang kena itu 2 persen, Ahmad Dhani kena itu 5 persen, besok kalau saya kena kira-kira ya nilai saya sedikit di atas Ahmad Dhani lah, 7 persen."

Fahri Hamzah kembali menegaskan seorang presiden menurtnya harus berani mengambil langkah untuk politik hukum.

"Ini yang repot, menurut saya harus ada keberanian mengambil politik hukum dan tidak bisa menunggu DPR karena DPR lama, dan ini lagi dalam transisi, kalau presiden berani menghentikan ini, dia dapat kredit," jelas Fahri Hamzah.

"Tapi kalau ternyata dia mengambil keuntungan dari ini, percayalah dia itu rugi."

Fahri Hamzah pun mengharapkan adanya pembahasan yang lebih fokus mengarah kepada topik perdebatan.

"Kita sebenarnya ingin memasuki hari-hari politik ini dengan tenang begitu, dan rakyat disuguhkan dengan kontestasi ide, kita akan memasuki debat kedua tentang energi sumber daya alam, pangan, dan infrastuktur, tapi kita tidak menemukan di ruangpublik perdebatan tentang tema itu. Karena ini diambil alih oleh kasus hukum," ujar Fahri Hamzah.