Pilpres 2019
Soal Produksi Surat Suara, Arief Budiman Tegaskan KPU Tak Pernah Minta Uang Sepeserpun
Arief Budiman menegaskan bahwa pihaknya tak pernah meminta uang sepeserpun atas pengerjaan logistik surat suara, Jumat (18/1/2019).
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan bahwa pihaknya tak pernah meminta uang sepeserpun atas pengerjaan logistik surat suara, Jumat (18/1/2019).
Hal itu disampaikan KPU melalui akun Twitter resminya @KPU_ID, Jumat (18/1/2019).
KPU mengungkapkan pernyataan Arief Budiman itu disampaikan saat menggelar rapat koordinasi persiapan surat suara di Jakarta.
Dari unggahan foto tersebut, tampak Arief Budiman ditemani jajarannya menampilkan surat suara yang akan digunakan saat pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Surat suara itu bernuansa seperti bendera Indonesia, warna merah dan putih.
Terlihat pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengenakan pakaian nuansa putih lengkap dengan pecinya.
• 4 Momen Lucu di Tengah Debat Perdana Pilpres 2019 yang Berjalan Alot
Sedangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tampak mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi juga peci.
"Buka Rakor Persiapan Produksi Surat Suara, Ketua KPU, Arief Budiman : KPU tegaskan tidak pernah minta uang satu rupiah pun atas pengerjaan logistik, di Jakarta, Jumat (18/1/2019)," tulis KPU.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid menjelaskan bahwa peresmian acara itu hanya sebatas formalitas saja.
Sebab KPU telah memproduksi surat suara pemilu 2019 sebelum pelaksanaan debat pilpres.
"Acara formalnya saja, harusnya kan kemarin karena sebetulnya sudah mulai produksi, tapi karena kita fokus debat, maka kita baru adakan," jelas Pramono di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.
• Sebut Debat Perdana Pilpres 2019 Tak Mendidik, Ferdinand Hutahaean Berikan Saran untuk KPU
Walaupun peresmian sebelumnya KPU telah mulai produksi surat suara, tetapi hal itu perlu diperiksa ulang untuk menghindari salah cetak.
"Masternya kita berikan ke pabrik, lalu kemudian dicetak. Satu-satu semua, kita periksa ulang lagi, jangan sampai ada yang salah," imbuhnya.
Pramono memaparkan, KPU menggandeng sejumlah pihak yang berkompeten untuk menghindari tudingan negatif pada pihaknya.
"Supaya pengadaan ini tidak ada gratifikasi, markup, inefesiensi," jelasnya.
• Momen Prabowo Joget Lalu Dipijat Sandi Saat Dilarang Interupsi di Debat Pilpres 2019
