Prabowo Ingin Naikkan Tax Ratio untuk Bayar Tinggi Pejabat dan ASN, Jokowi: Saya Tidak Setuju!

TRIBUNWOW.COM - Debat Capres 2019 sesi pertama berlangsung alot antara Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Mereka saling serang dalam topik hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

Debat perdana Pilpres 2019 ini disiarkan secara langsung di beberapa saluran televisi, Kamis (17/1/2019).

Dalam debat untuk memberantas korupsi dan strategi untuk mengatasi politik berbiaya tinggi, Jokowi mengatakan strateginya yakni melakukan rekruitmen ASN atau PNS secara transparan dan menghindari nepotisme.

Sementara berbeda dengan Jokowi, Prabowo ingin menaikkan gaji para birokrat karena dinilai kurang dan tak realistis.

• Serangan Pertama Jokowi untuk Prabowo dalam Debat Pilpres 2019: Ternyata Operasi Plastik

"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya penghasilan para pegawai negeri atau birokrat itu kurang, tidak realistis," kata Prabowo seperti dilansir TribunWow dari tayangan Live Youtube Kompas TV, Kamis (17/1/2019).

"Kalau saya memimpin negara ini, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat," tegasnya.

Bahkan Prabowo akan meningkatkan rasio pajak hingga 16% untuk memperbaiki gaji-gaji para birokrat.

"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang ada di 10 % atau bahkan lebih rendah saya akan kembalikan ke minimal 16 % tax ratio, jadi kita dapat minimal 60 miliar USD atau lebih," katanya.

"Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua birokrat dan PNS dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan dia, kalau dia masih korupsi, kita tindak sekeras-kerasnya," lanjutnya.

Prabowo ingin perbaiki penghasilan para birokrat dan PNS ini karena menurutnya sedikit.

Namun ia juga akan mengawasi dengan memperkuat perangkat dan instrumen negara.

"Tidak masuk akal pejabat begitu penting tapi penghasilannya sedikit tapi sesudah itu kita awasi dengan ketat dengan senjata,instrumen, perangkat yang kita miliki," tegasnya.

"Kami akan perkuat KPK, kami akan buat KPK di daerah, provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK," lanjut Prabowo.

"Benahi pencatatan aset negara itu juga penting," tambah Sandi.

• Sempat Buka Suara, Penjelasan Maruf Amin Terkait Disabilitas Terpotong Karena Waktu Habis

Menanggapi perkataan Prabowo, Jokowi tak setuju dan menegaskan bahwa tunjangan pegawai pemerintah sudah cukup besar.

"Saya tidak setuju apa yang disampaikan Pak Prabowo, karena kita tahu gaji ASN atau PNS kita itu sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," ucap Jokowi.

"Yang penting sekarang adalah perampingan birokrasi, lalu rekruitmen putra -putri terbaik melalui merit system, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi dan prestasi dan rekam jejak," papar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa pengawasan internal dan eksternal juga menurutnya penting.

"Kemudian pengawasan internal yang kuat dan peksternal baik dari masyarakat, media, dari komisi ASN, penting sekali pengawasan ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih," katanya.

Namun Prabowo tak setuju dengan pendapat Jokowi dan tetap ingin memperbaiki pendapatan para PNS dan Birokrat.

"Walaupun ada tunjangan atau macem-macem untuk kinerja tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka jadi di situlah terjadi sikap ragu-ragu, dan tidak kuat, mendapat tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan umum," ucap Prabowo.

Sementara Sandiaga menegaskan pengawasan aset juga penting untuk menghindari korupsi.

"Kalau kita sudah tahu aset kita mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi ke depannya," ucap Sandiaga Uno.

Dikutip dari Kompas.com, debat kali ini akan dipandu oleh 2 moderator, yakni mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis senior Imam Priyono.

Adapun waktu yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debat ini adalah 89 menit 55 detik.

Debat ini dibagi menjadi 6 segmen.

• Serangan Debat Pilpres 2019 ke Jokowi, Prabowo Sindir Menteri yang Tidak Cakap dan Merugikan Rakyat

Dalam debat tersebut, akan ada metode pertanyaan terbuka kepada pasangan calon yang sebelumnya mendapat kisi-kisi dari KPU.

Masing-masing paslon diberi satu pertanyaan dari setiap tema.

Selain itu, pasangan calon juga mendapat pertanyaan tertutup.

Dalam segmen itu, masing-masing paslon memberikan pertanyaan ke kandidat lainnya.

(TribunWow.com )