Haris Azhar Ulas Janji Politik Jokowi soal Penegakan Hukum: Konsisten Tidak Ada yang Diselesaikan

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar mengungkapkan permasalahan penegakan hukum di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang tayang di TV One, Selasa (15/1/2019) malam.

Pada malam itu, ILC memang mengangkat topik 'Menjelang Debat Calon Presiden 2019: Penegakan Hukum di Mata 01 & 02'.

Awalnya, pembawa acara ILC, Karni Ilyas menanyakan, seperti apa kira-kira penegakan hukum di Indonesia 5 tahun ke depan.

Haris Azhar memberi pernyataan terkait latar belakang persoalan di penegakan hukum Indonesia dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi).

• Karni Ilyas Tolak Sanjungan yang Diberikan Fahri Hamzah pada Program ILC: Jangan Gitu

"Janji-janji politik 'habis' di kampanye dari jaman ke jaman di beberapa pilpres pasca reformasi," ucap Haris.

"Kampanye dan realita berbeda, ada margin cukup serius apa yang dibicarakan terkait hukum, varian tebalnya misalnya HAM, pemberantasan korupsi, antara janji dan implementasi tidak berbanding lurus," lanjut Haris.

Haris menyebutkan realita hukum yang dihadapkan dengan politik.

"Orang mencari keadilan dihadapkan dengan realitas politik," ucap Haris.

• Acara ILC akan Bahas soal Penegakan Hukum, Fahri Hamzah Usahakan Penuhi Undangan Karni Ilyas

Haris juga memberikan padangannya terkait hukum di Indonesia yang menurutnya terhambat karena permasalahan politik.

"Indonesia bukan negara yang hancur sistem hukumnya, memang problem politik yang menghambat sistem," ujar Haris.

Lebih lanjut, Haris juga memberikan fakta kelemahan di ranah hukum.

"Ada praktek korupsi di bawah mengerikan sekali di bidang penegakan hukum. Akses masyarakat ke institusi hukum lemah," terang Haris.

Haris juga menyinggung soal kapasitas Joko Widodo dalam penegakan hukum, mengingatkan kembali terkait Nawa Cita yang pernah dilontarkan Jokowi saat kampanye pilpres 2014.

"Kalau dilihat dari Nawa Cita, cukup konsisten Jokowi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM cukup konsisten.

Konsisten artinya tidak ada yang diselesaikan, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya atau dilihat secara keseluruhan," jelas Haris.