Soroti Debat Capres 01 & 02, Aktivis HAM: Kita Enggak Mau Lihat Ada Main Kartu di Atas Podium

TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM Haris Azhar menyoroti penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada dalam visi-misi Calon Presiden (capres) nomor urut 01 dan Calon Presiden nomor urut 02.

Hal ini ia jelaskan saat menjadi narasumber dalam program acara tvOne, Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (15/1/2019).

Haris menjelaskan bahwa tidak ingin melihat kedua capres saling lempar isu HAM yang jadi masalah bagi masing-masing capres.

Secara umum, Haris menjelaskan bahwa dua belah pihak belum mampu untuk adil dan mampu menyelesaikan kasus HAM yang ada di Indonesia selama ini.

Bahkan Haris menjelaskan bahwa kasus penegakkan HAM belum mampu ditegakkan oleh semua capres dari beberapa tahun lalu.

"Pertama kita punya janji kampanye dari jaman ke jaman di beberapa pilpres pascareformasi, kampanye dan realita berbeda."

"Apa yang di kampanyekan soal hukum misalnya HAM, korupsi dan masalah lain antara janji dan implementasi tidak benar," jelas Haris.

• Video Call dengan BJ Habibie, Jokowi: Minta Pendapat soal Pengembangan SDM Besar-Besaran

Haris menjelaskan bahwa kerap kali apa yang menjadi janji kampanye tidak bisa diwujudkan secara langsung oleh pasangan yang terpilih menjadi presiden.

"Hari ini kita dipaksa untuk menikmati kampanye tanpa bisa melihat implementasi tersebut berbanding lurus dengan kampanye," terang Haris.

Bahkan menurut Haris, kedua pasangan calon baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi mempunyai masalah yang serius soal kasus penegakkan HAM.

"Kapasitas dua calon, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi harus saya katakan keduanya punya masalah yang serius dalam HAM," tegas Haris.

Ia lantas menyoroti bahwa Jokowi selama ini konsisten dengan Nawacitanya dalam penegakkan HAM.

Jokowi, dikatakan oleh Haris menumbuhkan budaya HAM dalam lingkup pendidikan, namun tidak mampu menyelesaikannya.

"Kalau dari Nawacita cukup konsisten dalam penyelesaian HAM, tidak ada penyelesaian," ucap Haris.

Bahkan dirinya sempat berupaya untuk membahas dan menagih janji-janji Jokowi soal penegakan HAM, namun dalam pemerintahannya yang sekarang tidak ada yang mampu mengangkat tangan untuk hal tersebut.

"Saya mengalami sendiri, saya mencoba membangun komuniaksi untuk menagih tapi semua saling tunjuk, saya punya pengalaman langsung soal itu," ungkap Haris.

• Rocky Gerung Ungkap Alasan Kenapa Terus Serang Jokowi dan Tak Kritik Prabowo & SBY

Menurut Haris, Jokowi sampai saat ini belum bisa menunjukkan secara nyata penegakkan HAM yang mampu dilakukannya.

"Apa yang ditunjuk Jokowi tidak bisa memunculkan barang di atas meja, nah itu catatan mengapa misalnya ada sistem dan ada aturan hukum yang jelas kita punya itu semua UU HAM itu ada dalam konstitusi," lanjutnya.

Sedangkan di sosok Prabowo-Sandiaga justur ada masalah yang belum bisa diselesaikan secara personal oleh Prabowo apabila dirinya terpilih menjadi presiden.

"Lihat di 02, ada satu figur yang sangat serius, apa betul bisa menegakkan hukum kalau presiden yang jadi Prabowo, karena dia namanya ada dalam laporan hukum resmi dari Komnas HAM," terang Haris.

Haris menilai bahwa yang jadi presiden kelak harus sudah bisa menyelesaikan kasus HAM yang ada di masa lalu.

"Dia namanya ada di laporan hukum resmi dari komnas HAM, ini isu yang bisa diskreditkan Prabowo."

"Di sisi lain juga siapa yang jadi presiden harus diselesaikan kasus HAM masa lalu, harus diselesaikan dulu," terang Haris.

• TKN Jokowi-Maruf: Tidak Ada yang Baru dari Pidato Prabowo, Hanya Retorika, Klise dan Miskin Gagasan

Dari kedua paslon, Haris menilai bahwa akan ada kasus HAM yang mungkin saja dibawa ke dalam debat pilpres.

"Jokowi misalnya kurang dan masih mencoba untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan, sedangkan Prabowo bisa saja karena kasus nya yang ada di Aceh pada masa lalu," ungkap Haris.

Hal itu lah yang kemudian membuat Haris menduga akan ada serang-menyerang isu HAM tersebut dalam debat capres-cawapres yang akan datang.

"Nanti Jokowi mulai ganggu dengan kasus kasus di Aceh sedangkan nanti pihak Prabowo kasus Novel Baswedan, kita enggak mau lihat nanti ada main kartu di atas podium," terang Haris.

Haris menjelaskan bahwa seharusnya yang dilihat saat debat adalah bagaimana hidup bernegara berdasarkan konstitusi.

"Yang mau kita lihat bagaimana mereka berangkat dari satu prinsip tanggungjawab negara kita ini hidup bernegara bukan akrena AD ART nya partai politik, kita ini hidup bernegara berdasarkan konstitusi," terang Haris.

(TribunWow.com)