Pilpres 2019
Prabowo-Sandi Mau Ubah Visi Misi, Pengamat Sebut Hasil dari Pencalonan Capres-Cawapres Instan
Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio memberikan apresiasi pada KPU yang menolak revisi visi misi Prabowo-Sandi.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio memberikan tanggapannya terkait upaya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengubah visi misi mereka.
Hal tersebut disampaikan Hendri saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Sapa Indonesia Malam KompasTV, Minggu (13/1/2019).
Hendri memahami bahwa apa yang dilakukan tim Prabowo-Sandi mengubah visi misinya adalah untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
Ia memaparkan, tidak salah jika ada pasangan calon yang ingin mempertajam visi dan misinya.
• TKN Sarankan KPU Izinkan Prabowo-Sandi Ubah Visi Misi: Kasihan, yang Sebelumnya Datanya Enggak Jelas
Namun, terkait hal tersebut, Hendri memberikan apresiasi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dengan tegas menolak perubahan visi misi itu.
"Saya harus puji KPU kali ini. Kali ini KPU tegas. Sebelumnya kan terlalu akomodatif," ujarnya.
Ia mencontohkan maksud dari KPU yang terlalu akomodatif dari polemik tidak jadinya penyelenggaraan pemaparan visi misi, serta diberikannya kisi kisi debat capres-cawapres.
Menurutnya, perubahan visi misi ini adalah hasil tarik menarik penentuan nama capres-cawapres yang begitu lama.
"Kita tahu sebelum pendaftaran, pak Jokowi mepet-mepet pengumuman baru tentukan kiai Ma'ruf Amin yang jadi cawapresnya. Pak Prabowo juga baru tentukan pak Sandi Uno saat itu," ungkapnya.
Hendri pun memaparkan bahwa ini adalah buah pembelajaran.
"Bila pencalonan capres-cawapres instan, tidak ada pembicaraan visi misi dari awal," katanya.
"Jadi pada saat visi misi itu dibuat, seperti yang penting dokumen pencalonannya diselesaikan dulu saja," imbuhnya.
Hal ini, terangnya, membuat visi misi yang dimiliki menjadi tidak matang.
"Bisa dilihat di visi misi keduanya tidak ada posisi Indonesia dimata dunia," Hendri mencontohkan.
"Di Prabowo-Sandi, ada di pasal 33 tentang ekonomi, di ayat empat, itu menurut saya sih nggak pas untuk Indonesia," contohnya lagi.
