Fahri Hamzah Singgung Janji Pemerintah soal Pembangunan Rumah untuk Korban Gempa NTB

"Hingga 15 Desember 2018, sejumlah 198 unit rumah telah terbangun pascagempa di NTB beberapa waktu lalu," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui keterangan tertulis, pada 17 Desember 2018, seperti yang dilansir oleh Kompas.com.

Sutopo menuturkan, rumah tersebut dibangun dengan beberapa metode, yaitu rumah instan sederhana sehat (risha), rumah konvensional (riko), rumah rika (rika), dan rumah Cetak Raswari Indonesia (RCI).

Berdasarkan data Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi, 2.910 unit rumah sedang dibangun dengan metode tersebut, per 15 Desember 2018.

Kendala Pembangunan Rumah di Lombok

Diberitakan oleh Kompas.com, proses pembangunan rumah warga di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih menghadapi sejumlah kendala setelah gempa mengguncang daerah tersebut pada 5 Agustus 2018.

Kepala BNPB Willem Rampangilei mengungkapkan bahwa fasilitator yang mendukung percepatan pembangunan rumah warga masih kurang.

"Karena persyaratannya adalah harus dibentuk atau harus dibantu oleh fasilitator. Di lapangan memang untuk fasilitator ini masih kurang," kata Willem saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada 19 Desember 2018.

Berdasarkan data BNPB, terdapat 803 orang fasilitator yang melakukan pendampingan untuk membangun rumah yang rusak berat. Padahal, jumlah pendamping yang dibutuhkan adalah 1.700 orang.

Kekurangan tersebut akan diupayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Sementara pendamping untuk rumah rusak sedang dan ringan akan direkrut oleh pemerintah daerah, yang akan segera diajukan ke BNPB.

• Viral Makam Dibongkar karena Beda Pandangan Politik, Keluarga Minta Maaf ke Partai Nasdem

Kendala berikutnya terkait dengan kelompok masyarakat (pokmas).

Pembentukan pokmas tersebut untuk membantu pencairan dana bantuan kepada korban gempa bumi di Lombok.

Willem mengatakan bahwa dana belum tersalurkan ke masyarakat. Hal itu dikarenakan masih ada perbedaan pendapat soal kerusakan rumah.

"Anggaran sudah sampai di pemerintah daerah namun masih tertahan, belum seluruhnya bisa disampaikan kepada masyarakat karena ada perbedaan validasi dan verifikasi tentang tingkat kerusakan rumah," jelasnya.

Jumlah pokmas yang terbentuk juga belum memenuhi target. Saat ini, terdapat 1.239 pokmas untuk rumah dengan rusak berat.