Bahas Kerugian karena Macet di Jabodetabek, Jokowi: Rp 65 Triliun Jangan Menguap Jadi Asap Saja

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengunggah hasil perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait kemacetan di Jabodetabek.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun sosial medianya, baik di Twitter maupun Instagram @jokowi, Rabu (9/1/2019).

Melalui akun Twitternya, Jokowi menyebutkan bahwa kerugian karena macet mencapai Rp 65 triliun.

• Ridwan Kamil Beberkan Alasan Kenapa Dirinya Tidak Diperiksa Bawaslu meski Acungkan Jari

"Hitungan Bappenas, macet di Jabodetabek merugikan sampai Rp65 triliun per tahun.

Ini tidak boleh dibiarkan.

Kalau MRT dan LRT sudah jadi, kereta bandara siap, dan TransJakarta ada, masyarakat didorong pindah dari kendaraan pribadi.

Rp65 triliun jangan menguap jadi asap saja," tulisnya.

Hal senada juga ia sampaikan di Instagramnya.

Melalui keterangan unggahannya, Jokowi menyebutkan bahwa ia telah mengundang para kepala daerah di Jabodetabek untuk duduk bersama dan membahas masalah itu.

Ia berharap, nantinya, setelah MRT, LRTm dan kereta bandara siap, orang-orang mau beralih ke moda transportasi massal.

"Dalam hitungan Bappenas, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya telah menimbulkan kerugian materi sampai senilai Rp65 triliun setiap tahun.

Ini tidak boleh kita biarkan terjadi terus-menerus. Sudah saatnya kemacetan lalu-lintas di Jabodetabek ini diatasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi.

Karena itulah, di awal tahun ini, saya menggelar rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek, dengan mengundang di antaranya Gubernur DKI, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

• Fahri Hamzah Interupsi saat Tim BPN Prabowo-Sandi Bicara di ILC: Kita Capek Dengarnya

Dalam soal pengelolaan jalan raya, misalnya, terjadi tumpang tindih kewenangan.

Sebagai gambaran, jalan di Jabodetabek ini ada yang jadi kewenangan Kementerian PU, Provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat.

Pengelolaannya belum terpadu sehingga urusan pemeliharaan jalannya sering banyak yang saling menunggu.

Nah, pembangunan moda transportasi massal yang saat ini sedang digalakkan saya harap bisa dibuat terintegrasi satu dengan lainnya.

Pembangunannya memang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi.

Jadi, kalau nanti MRT dan LRT sudah jadi, kereta bandara sudah siap, dan TransJakarta ada, masyarakat didorong untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Mobil-mobil yang selama ini ada di jalanan bisa berkurang secara besar-besaran. Agar Rp65 triliun yang hilang setiap tahun itu bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota saja," ungkap Jokowi.

Satu di antara kepala daerah yang diundang Jokowi adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil mengaku memberikan usulan kepada Jokowi dalam mengatasi polemik kemacetan.

"65 TRILYUN RUPIAH, bukan 80 juta rupiah, nilai kerugian ekonomi per tahun karena kemacetan wilayah JABODETABEK. Pak Presiden kemarin di rapat kabinet terbatas, meminta kami mengawal percepatan proyek2 infrastruktur transportasi publik di 3 propinsi: DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. _____

Saya mengusulkan dibentuk Special Transportation Zone, mengadopsi konsep Special Economic Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus, area dimana pengelola bisa bebas membangun tanpa harus banyak kena keruwetan koordinasi antar instansi. Semoga lancar," ujar Ridwan Kamil.

• Tunggu Giliran Berbicara di ILC dan Dengar Perdebatan Para Tokoh, Mahfud MD Mengaku Tersiksa

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)