Fahri Hamzah: Partai Politik Seharusnya Tidak Punya Hak Dikte terhadap Anggota Dewan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah memberikan pesan khusus kepada anggota DPR untuk periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam acara Sapa Indonesia Malam: Kinerja Wakil Rakyat di Tahun Politik di Kompas TV, Selasa (1/1/2019).

Fahri Hamzah berpesan agar anggota DPR periode 2019-2024 nantinya dapat memperjuangkan independensi.

• 15 Tahun Jadi Anggota DPR, Ini Rencana Fahri Hamzah ke Depan setelah Putuskan Tak Ikut Nyaleg

Independensi, kata Fahri Hamzah, berkaitan dengan pengaruh partai politik (parpol) kepada kinerja anggota DPR.

Menurut Fahri Hamzah, ketua umum parpol sangat berpengaruh kepada anggota DPR.

"Saya sebenarnya kalau bisa mereka memperjuangkan independensi lebih baik. Independensi ada dua bayangan saya, independensi di hulu, independensi partai politik,"

"Karena partai politik itu kadang-kadang ingin mendikte seluruh anggota menjadi seragam, dan menegasikan fakta bahwa anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, dicalonkan oleh partai politik tapi dipilih oleh rakyat,"

"Jadi kalau misalnya bupati, wali kota, gubernur dan presiden tidak bisa disingkirkan oleh partai politik setelah menjabat,"

"Seharusnya kita menuntut supaya partai politik tidak punya hak dikte terhadap anggota dewan," kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah mengatakan, pengaruh ketua umum parpol bisa membuat pendapat yang disampaikan anggota dewan di fraksinya bisa seragam.

"Sebab dengan menelpon satu ketua umum, tiba-tiba satu fraksi seragam omongannya, padahal konstituen beda, dia dipilih oleh rakyat Papua, Aceh, Jawa,"

"Tapi kok bisa sama omongannya hanya karena seorang ketua umum partai tekan dia begitu. Ini independensi yang saya inginkan. Ini yang belum diberikan, teman-teman di parpol mungkin belum rela," jelas Fahri Hamzah.

• Karni Ilyas Tolak Jadi Moderator Debat Capres, Fahri Hamzah: Abang Sebenarnya Kandidat yang Sempurna

Independensi kedua, kata Fahri Hamzah, berkaitan dengan eksekutif yang masih mengatur anggaran dari DPR yang merupakan legislatif.

Fahri Hamzah mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika eksekutif dapat memotong anggaran DPR.

Padahal, kata Fahri Hamzah, DPR bertugas untuk mengawasi kinerja dari eksekutif.

"Kedua, independensi dari eksekutif, karena DPR itu sebagai lembaga, budgetnya itu masih diatur oleh eksekutif,