Soal Sandiaga Janjikan Pembangunan Infrastruktur Tanpa Utang, Faldo Maldini: Jangan Dihakimi Dulu

TRIBUNWOW.COM - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Faldo Maldini, memberikan tanggapannya soal pernyataan Sandiaga Uno yang menyebutkan akan menjalankan pembangunan infrastruktur tanpa menambah utang negara.

Hal tersebut disampaikan Faldo Maldini dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi yang tayang di tvOne pada Rabu (12/12/2018).

Faldo mengungkapkan jika kubu Prabowo-Sandi hanya berusaha menghadirkan ide-ide yang dapat dijadikan terobosan.

"Kita berusaha menghadirkan ide yang merupakan terobosan dari Pak Prabowo-Sandi. Ide-de terobosan ini sebenarnya masih luas sekali ruang untuk membuka itu. Tentu (ide-ide itu) realistis. Dan tidak sedikit juga ide-ide itu kemudian diadopsi oleh petahana," ungkap Faldo.

• Gagal Hadir di ILC, Faldo Maldini Tampak Membagikan Catatan yang Ingin Dipaparkannya via Twitter

Ia mencontohkan satu ide yang berasal dari kubu oposisi, yaitu rumah DP 0 persen.

"Misal ketika DP 0 persen nggak mungkin. Eh tiba-tiba pak Jokowi juga bikin DP 0 persen," ungkapnya.

"Jadi pada prinsipnya sih kita berharap ide ini ketika dilempar ke publik, jangan dihakimi dulu. Dengarkan pernyataan kami secara utuh, setelah itu mau dihakimi, silahkan," imbuhnya.

Faldo kemudian menjelaskan jika kubu Prabowo-Sandi sebenarnya telah memiliki skema atas pernyataan Sandi tersebut.

"Ya misalnya kita ngomong membangun infrastruktur tanpa utang. Ada beberapa skema yang sebenarnya telah dilakukan beberapa negara. Misalnya Public Private Partnership," jelasnya.

Tentu ini merupakan sebuah hal yang bisa diakomodir oleh pemerintah. Karena kita lihat memang kontribusi dari swasta atau BUMN dan BUMD, untuk pembangunan infrastruktur ini perlu kita genjot kembali," sambungnya.

Faldo lantas meminta agar tidak perlu menyalahkan soal Indonesia yang tidak memiliki cukup dana untuk melakukan berbagai kebijakan.

"Seadainya kita menyalahkan kita nggak punya uang banyak, tentu kita tidak bisa bercita-cita," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta agar semua pihak mau mengembangkan pola pikir untuk memperkuat kemadirian Indonesia.

"Pola pikirnya kita perlu memperkuat kemadirian kita, memperkuat internal kita, kita punya beberapa bank BUMN," kata Faldo.

Ia bahkan mengungkapkan jika seandainya Indonesia memiliki bank Infrastruktur.

• Polemik Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Rizal Ramli Sebut Pemerintah Harus Inovatif dan Kreatif

"Bank ini bisa digunakan untuk skema financing infrastruktur. Dampaknya kita bisa mengurangi capital outflow keluar. Jadi uang digunakan disini," jelas Wasekjen DPP PAN itu.

Faldo menuturkan, akan ada banyak dampak yang diberikan jika Indonesia memiliki bank Infrastruktur.

"Banyak, pertama tenaga kerjanya, selanjutnya bahan baku infrastrukturnya (bisa dari negeri sendiri)," papar Faldo.

Mengutip Tribunnews.com, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia bila dirinya terpilih bersama capres Prabowo Subianto.

"Jadi InsyaAllah kita ingin negara ini tetap terus ingin membangun, tetapi dengan pendekatan berbeda," ujarnya di sela peresmian rumah pemenangan Prabowo-Sandiaga di bilangan Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).

Sandi menjelaskan jika pendekatan yang berbeda itu adalah mengandalkan sektor swasta dengan penganggaran dana jangka panjang.

"Jangan membebani anggaran kita seperti sekarang ini. Kita ingin konsep kemitraan pemerintah ke depan juga melibatkan swasta dan masyarakat," lanjut Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno menegaskan pihaknya akan berusaha menekan utang negara untuk proses pembangunan infrastruktur

"Jadi InsyaAllah kita bangun infrastruktur dan segi-segi ekonomi tanpa membebani utang kita," katanya.

Namun, banyak pihak yang mempertanyakan pernyataannya yang dinilai tidak rasional.

Mengutip Kompas.com, Sandi pun mengungkapkan jika pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara sangat mungkin dilakukan.

Bahkan, kata Sandiaga, hal itu sudah ia lakukan saat turut membangun Tol Cipali sepanjang 116 kilometer.

Diketahui, Sandiaga adalah satu dari sejumlah pemegang saham Saratoga Investama Sedaya.

Salah satu anak perusahaannya, yakni PT Lintas Marga Sedaya (LMS), merupakan pemegang konsesi jalan tol 116,75 km Cikopo-Palimanan (Cipali).

“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol cipali 116km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN," jelas Sandiaga melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/12/2018).

Menurutnya, yang perlu dilakukan untuk membangun infrastrutur tanpa utang adalah dengan mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.

• Kata Sri Mulyani soal Wacana Pembangunan Infrastruktur Tanpa Utang yang Dilontarkan Prabowo

"Kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta. Bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut Sandiaga menuturkan, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dikutip Kompas.com dari laman www.djkn.kemenkeu.go.id, KPBU merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko.

"Skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan,” ucap Sandiaga.

“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” imbuhnya. (*)