Ini Tokoh dan Ormas yang Tolak Aksi Reuni 212 di Monas, Panitia Sebut Ada Upaya Menghalangi

TRIBUNWOW.COM - Menjelang aksi Reuni Akbar 212 pada Minggu (2/12/2018) di Monumen Nasional (Monas), sejumlah tokoh hingga organisasi melayangkan pernyataan tidak setuju acara tersebut digelar.

Dilansir TribunWow.com dari TribunJakarta.com, Senin (19/11/2018), padahal Gubernur DKI Jakarta sendiri menyatakan telah memberikan izin pada Reuni 212 tersebut.

"Tidak ada larangan," kata Anies.

Namun Anies menjelaskan pihak panitia Reuni Akbar 212 harus tetap mengajukan surat izin keramaian pada Polda Metro Jaya.

"Izin keramaian itu dari kepolisian. Secara prinsip kita menyetujui tempatnya bisa digunakan (Monas)," ujar Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta.

Namun sejumlah pihak menyatakan tidak sepakat acara tersebut digelar, berikut rangkuman TribunWow.com:

• 4 Stasiun TV yang Siarkan Penggerebekan Vicky-Angel Ditegur KPI, Deddy Corbuzier: Bukan Jalan Keluar

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (29/11/2018), Ketua MUI Jawa Barat memberikan imbauan kepada masyarakat di Jawa Barat untuk tidak ikut serta aksi Reuni 212.

Rachmat menuturkan, dari pengamatan MUI Jawa Barat, kegiatan 212 tidak murni kegiatan keagamaan.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).

Hal ini menurut Rachmat, melihat dari asal muasal tujuan aksi 212 yakni karena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana.

• Keputusan Bawaslu soal Tampang Boyolali yang Dilontarkan Prabowo Subianto

Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

Rachmat menuturkan banyak warga Jabar menanyakan perihal esensi aksi 212.

"Jadi banyak warga yang datang ke MUI Jabar, menanyakan esensi 212. Karena masalah yang memicu munculnya gerakan 212 sudah selesai. Jadi tidak ada esensinya lagi sekarang harus melaksanakan reuni. Sekarang masalahnya apa? Kan sudah selesai," katanya.

MUI pun mengimbau agar masyarakat Jawa Barat tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal usulnya.

2. Gerakan Jaga Indonesia

Dilansir TribunWow.com dari WartaKotaLive.com, Kamis (29/11/2018), masa dari Gerakan Jaga Indonesia berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Boedi Djarot menuturkan alasannya menuntut pencabutan izin acara tersebut.

Menurutnya, Reuni 212 di Monas tidak memiliki manfaat.

• Anies Baswedan Didemo karena Izin Reuni 212 di Monas, Massa Gerakan Jaga Indonesia: Anies Keluar!

Boedi mengatakan Anies akan memberikan izin karena merasa itu balas budi Anies Baswedan kepada aksi 212 yang lalu menggulingkan Ahok di saat mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2107.

"Kami tahu Anies akan melakukan balas budi terhadap mereka. Saya pastikan itu pasti ada agenda agenda politik didalamnya," ujar Boedi di lokasi, Kamis (29/11/2018).

Boedi meyakini ada orang-orang politik untuk menjatuhkan Indonesia didalam Reuni 212 besok.

"Saya pastikan ada orang politik yang mau menjatuhkan Indonesia. Kami akan jaga ini semua," Ucap Boedi.

Dalam pantauan Warta Kota, sejumlah massa menduduki dan mendorong pagar Balai Kota sambil berteriak meminta Anies segera keluar menemuinya.

"Mereka bukan organisasi agama, mereka adalah partai yg membawa agenda politik. Anies keluar!!!," teriak massa aksi.

3. Mantan kuasa hukum Rizieq Shihab Kapitra Ampera

Mantan kuasa hukum Rizieq Shihab yang juga mantan anggota Alumni Persaudaraan, Kapitra Ampera menuturkan bingung dengan aksi 212, dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (29/11/2018).

“Itu aksi apa ya? Mana ada reuni di dunia ini terus-terusan. Tidak pernah ada tuh reuni perang Ba’dar dan Uhud seperti itu. Itu nggak Islami,” keluh Kapitra saat dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Kapitra mengatakan seharusnya umat islam mengajak kepada kebaikan bukan dengan aksi yang seperti berbau politik.

“Dulu kan aksi Bela Islam itu meminta Ahok dipenjara, kan itu sudah. Masa sekarang minta Ahok dihukum seumur hidup. Tinggalkan ketololan kalian,” kesal Kapitra.

• Anak Lulus Kuliah Hukum, Hotman Paris Hutapea Beri Hadiah 65 Unit Apartemen Baru

Kapitra mengaku menurutnya, demo aksi 212 ini sudah tidak murni lagi serta bermetamorfosis membela salah satu kandidat calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Jangan dibungkus aksi 212 yang dulu bagus dan sakral dengan sesuatu yang zolim. Jangan berlebihan dan lebay,” tegas Kapitra.

4. Menko Polhukam Wiranto

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam menanggapi aksi reuni 212 ini, menilai tidak relevan lagi, dilansir dari Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Hal ini lantaran seperti tujuan gerakan ini, pada awalnya mendemo mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu dianggap menista agama.

Wiranto menilai tak relevan lagi karena Ahok sendiri telah ditahan dan permasalahan tersebut sudah dianggap selesai.

"Gerakan itu kan sudah punya tujuan, sudah jelas sasarannya, ke saudara Ahok dan itu sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti mau demontrasi lainya ya silahkan saja, Tapi kan kalau demontrasi soal Ahok tak relevan lagi," katanya di Bandung, Selasa (28/11/2018).

• Video Detik-detik Warga Pangkalpinang Temukan Buaya 3 Meter saat sedang Memancing di Sungai

Lanjutnya, Wiranto menuturkan, mendekati tahun politik, seharusnya energi dan kegiatan diarahkan untuk membangun partisipasi publik untuk ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu).

Wiranto juga berharap masyarakat bisa jadi bagian sukses Pemilu, bukan malah menjadi bagian dari terhambatnya pemilu.

"Kalau Pemilu sukses maka demokrasi kita berjalan lebih lebih maju lagi tapi kalau pada saat Pemilu kita ricuh menjelang Pemilu, ada kekacauan itu kan menandakan bahwa demokrasi kita tidak pernah dewasa," katanya.

Penjelasan Panitia 212

Ketua Panitia Reuni 212 Bernard Abdul Jabbar menuturkan ada upaya pihak tertentu yang menghalangi terselenggaranya acara Reuni 212, dilansir dari TribunJakarta.com.

"Penggembosan-penggembosan terkait acara ini. Dilaporkan ada beberapa daerah yang ingin ikut justru menghadapi hambatan sebagaimana 2 tahun ini.

Bus-bus yang sudah dipesan dibatalkan sepihak dari PO karena dapat tekanan dari orang yang tidak diketahui yang mereka sendiri bertanya tapi nggak dijelaskan. Kemudian tiket yang sudah dicarter semua dibatalkan sepihak," bebernya.

Bernard pun memastikan Reuni 212 nantinya akan berlangsung tertib.

Jika ada pihak yang membuat kerusuhan, kata Bernard, itu merupakan penyusup dan bukan berasal dari alumni 212.

• Resmi Berhenti Melatih Bali United, Widodo Pamitan ke Pemain di Sesi Latihan Sore ini

"karena kami mendengar isu beberapa kelompok penyusup yang akan melakukan kerusuhan dan sebagainya atau mungkin memberikan makanan yang sudah dicampur zat-zat tertentu ada hal yang ingin menjadi masalah jadi kisruh.

Kami sudah jelaskan ke Wakapolda kalau acara nanti tanggal 2 ada orang tertentu yang membuat kerusuhan kami jamin itu bukan dari kami. Kami yakinkan maka kami akan melawan orang yang berdosa tersebut," ujarnya.

Ia juga memastikan adanya tudingan terkait reuni 212 itu ditunggangi kepentingan politik adalah fitnah.

(*)