Erick Thohir Sebut Janji PKS Hapus Pajak Kendaraan Tak Bisa Direalisasikan

TRIBUNWOW.COM - Dalam Pemilu 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencetuskan dua hal dalam janji kampanye.

Dilansir TribunWow.com dari halaman resmi PKS, pks.id, pada Rabu (22/11/2018), Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, ada dua janji yang akan dilakukan jika PKS menang pada pemilu 2019.

PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Lanjutnya, pajak sepeda motor yang akan dihapus PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Serta biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Yang dimaksud PKS dengan pemberlakuakn SIM seumur hidup adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

Namun pencetusan ini mendapat respon beragam dari beberapa tokoh, seperti Erick Thohir hingga Polri.

• 4 Fakta Sopir Mobil Pickup Terguling yang Ditumpangi Santri, Tak Punya SIM hingga Respon Keluarga

Erick Thohir 

Ketua Tim Kampanye (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Erick Thohir menilai apa yang dijanjikan PKS adalah hal yang bagus, dilansir dari Metro TV, Sabtu, (24/11/2018)

Namun, menurutnya hal itu tidak bisa direalisasikan.

"Menghapuskan pajak motor ya bagus-bagus saja, tapikan musti dilihat realitasnya, coba berhitung dulu secara matematika, kan beliau pada pinter-pinter," ujar Erick saat ditemui menjadi pembicara di Cafe di Kota Palembang.

Menurutnya lagi, sebaiknya sebelum memberikan janji kepada rakyat, sebaiknya memperhitungkan matang terlebih dahulu.

"Jangan sampai, apa yang dijanji-janjikan menyesatkan dari pada rakyat dan kasian kalau rakyat dijanji-janjikan, ternyata tidak bisa memberikan, berarti itukan menjadi hal yang mengecewakan. Kita sebagai pimpinan harus bijak," ujar Erick Thohir.

Fahri Hamzah

Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, Senin (26/11/2018), menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, apa yang dijanjikan PKS tidak didasari dengan adanya riset.

"Ini juga enggak ada risetnya ini. Itu salah itu ya," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/11/2018).

Tak sepakat dengan PKS, menurut Fahri, yang harusnya ditambah menurut Fahri Hamzah adalah transportasi masal publik. Karena transportasi publik lebih efektif dan efisien.

"Jadi itu harus dikurangi, kalau kita mau membuat undang-undang, UU tentang perlindungan, tentang wajibnya orang pakai helm, pakai jaket yang bila perlu disubsidi yang agak kuat, SNI dan sebagainya. Jadi bukan memperbanyak," kata Fahri Hamzah.

Lanjutnya, menurut Fahri, dalam peradaban maju dan modern, seharusnya penggunaan sepeda motor dikurangi.

• Tanggapan Fahri Hamzah soal Janji PKS Hapus Pajak dan Berlakukan SIM Seumur Hidup jika Menang Pemilu

"Bagaimana anda bayangkan sebuah mesin, mesinnya kecepatannya seperti mobil, tapi perlindungannya seperti sepeda. Maka data departemen perhubungan mengatakan, kecelakaan di jalan raya itu 76 persen itu oleh motor.

Dan mohon maaf ini datanya mengatakan mayoritas meninggal dunia. Karena sistem proteksinya kan," kata Fahri Hamzah.

Apalagi, menurut Fahri Hamzah, tingkat kesadaran akan keselamatan berkendara di Indonesia masih sangat kecil.

Peraturan untuk memperkuat tingkat keselamatan berkendarapun masih longgar.

"Beda kalau di negara maju itu kan orang pake jaket dari kulit, pakai helm, itu ketat sekali. Kalau di kita kan, ada bapak-bapak bawa anaknya yang masih bayi muter pakai motor, yang kayak begitu-begitu tuh.

Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan ditambah," kata Fahri Hamzah.

Polri

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol), Dedi Prasetyo mengungkapkan apa yang dijanjikan PKS, membutuhkan kajian mendalam, dilansir dari Kompas.com.

"Perlu kajian akademis untuk mengubah suatu produk hukum, dan pengkajian secara komprehensif oleh stakeholders terkait," ujar Dedi ketika dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (23/11/2018).

• Akmal Marhali Sebut Edy Rahmayadi Sempat Ingin Mundur dari PSSI sebelum Maju Jadi Gubernur Sumut

Menurut dia, sistem pelayanan daring yang saat ini diterapkan pihaknya untuk mengurus pajak dan SIM sudah mempermudah publik.

Dedi mempermempertanyakan kajian akademik yang mendasari pendapat PKS.

"Apakah mereka punya hasil riset yang memperkuat persepsi mereka seperti itu? Saat ini pelayanan online system bisa di mana saja dengan cepat, mudah, transparan, serta konsep pelayanan one stop service dengan mendekatkan pelayanan ke publik," jelas dia.

Sementara itu, ada empat alasan PKS mencetuskan dua janji kampanye ini.

1. Mengurangi beban rakyat kecil

Yang pertama, kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat lantaran data-data menunjukan beban hidup rakyat semakin berat.

Menurut PKS, pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan mengurangi beban rakyat kecil karena kendaraan bermotor sebagian besar dimiliki rakyat kecil.

Kebijakan penghapusan pajak roda dua ini adalah bentuk insentif kepada para pengguna kendaraan bermotor.

Ketika pengguna roda empat, mobil dan lain-lain mendapat fasilitas jalan tol dengan dana BUMN dan APBN puluhan triliun pertahun, wajar jika pengguna motor/roda dua mendapat insentif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan.

Juru Bicara PKS Muda Bidang Ekonomi, Muhammad Kholid, menuturkan bahwa konsumsi masyarakat kita melemah, karena semua serba mahal.

"Pertumbuhan ekonomi kita 56% disumbang oleh konsumsi masyarakat, sekarang konsumsi masyarakat kita melemah, karena semua serba mahal.

Penghapusan Pajak sepeda motor merupakan keberpihakan PKS kepada kelompk lemah, melalui kebijakan ini kita akan meringankan beban mereka," tutupnya.

2. Menyingkat waktu

Penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan, kerumitan dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.

3. Sepeda motor digunakan berbagai kegiatan

Sepeda motor adalah juga alat produksi masyarakat baik pedesaan dan perkotaan.

PKS menuturkan sepeda motor menjadi kendaraan yang banyak digunakan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Apalagi, sepeda motor telah digunakan menjadi sarana trasnportasi ojek online yang efektif.

4. Tak akan ganggu Anggaan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi.

Namun menurut PKS, data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8% dari total APBD.

Kemudian mengenai pemberlakuan SIM seumur hidup, PKS menilai pembaruan SIM setiap 5 tahun merepotkan.

Tak hanya itu, biaya yang dikeluarkan masyarakat mengurus SIM juga lebih hemat, seperti di sejumlah negara yang telah menerapkannya.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)