Erick Thohir hingga Polri Berikan Respon Soal Janji PKS Bebaskan Pajak Motor & SIM Seumur Hidup

TRIBUNWOW.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencetuskan janji kampanye partai lewat dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (pemilu) 2019.

Dilansir TribunWow.com halaman situs PKS, pks.id, jika PKS menang pada pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Dalam siaran pers yang diterbitkan PKS, pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Dan pemberlakuan SIM seumur hidup pada Pemilu 2019, yang dimaksud PKS adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

• Promo Diskon Rp 300 Ribu Tiket Pesawat Garuda Indonesia, Simak Syarat dan Rute Penerbangannya

Namun pencetusan ini ditanggapi sejumlah tokoh bahkan Kepolisian RI, berikut tanggapannya:

1. Fahri Hamzah: Tidak Ada Risetnya

Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, Senin (26/11/2018), menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, apa yang dijanjikan PKS tidak didasari dengan adanya riset.

"Ini juga enggak ada risetnya ini. Itu salah itu ya," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/11/2018).

Tak sepakat dengan PKS, menurut Fahri, yang harusnya ditambah menurut Fahri Hamzah adalah transportasi masal publik. Karena transportasi publik lebih efektif dan efisien.

"Jadi itu harus dikurangi, kalau kita mau membuat undang-undang, UU tentang perlindungan, tentang wajibnya orang pakai helm, pakai jaket yang bila perlu disubsidi yang agak kuat, SNI dan sebagainya. Jadi bukan memperbanyak," kata Fahri Hamzah.

Lanjutnya, menurut Fahri, dalam peradaban maju dan modern, seharusnya penggunaan sepeda motor dikurangi.

"Bagaimana anda bayangkan sebuah mesin, mesinnya kecepatannya seperti mobil, tapi perlindungannya seperti sepeda. Maka data departemen perhubungan mengatakan, kecelakaan di jalan raya itu 76 persen itu oleh motor.

Dan mohon maaf ini datanya mengatakan mayoritas meninggal dunia. Karena sistem proteksinya kan," kata Fahri Hamzah.

• Alasan PKS Perjuangkan RUU Pembebasan Pajak Motor, Pro Rakyat hingga Tak Ganggu Keuangan APBD

Apalagi, menurut Fahri Hamzah, tingkat kesadaran akan keselamatan berkendara di Indonesia masih sangat kecil.

Peraturan untuk memperkuat tingkat keselamatan berkendarapun masih longgar.

"Beda kalau di negara maju itu kan orang pake jaket dari kulit, pakai helm, itu ketat sekali. Kalau di kita kan, ada bapak-bapak bawa anaknya yang masih bayi muter pakai motor, yang kayak begitu-begitu tuh.

Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan ditambah," kata Fahri Hamzah.

2. Bestari Barus: Kenapa enggak pajak PBB sekalian?

Sama seperti Fahri Hamzah, Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga tidak sepakat dengan cetusan janji kampanye PKS yang ia nilai tidak bisa direalisasikan, dilansir dari WartaKotaLive.com, Selasa (27/11/2018).

"Ngawur, asal ngomong, enggak boleh!" ujar Bestari Barus saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11/2018).

Tak cukup ungkap tak setuju, Bestari juga menyindir PKS untuk sekalian menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Nanggung kenapa cuma pajak motor? Kenapa enggak pajak PBB sekalian? Kalau mau popularitas, kalkulatornya jelek itu, beli kalkulator baru itu PKS," ucap Bestari Barus.

• Sindir Janji PKS di Pemilu 2019, Fahri Hamzah: Harusnya Miliki Kerangka Pikir sebagai Pelayan Publik

Menurut Bestari, pajak kendaraan merupakan penghasilan daerah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Daerah itu sangat bergantung pada pajak, karena subsidi dari pusat itu sangat terbatas. Jadi kalau hanya untuk menang kampanye dan membuat program yang akan ditolak oleh daerah, itu namanya ngawur," papar Bestari Barus.

Lanjutnya, mengenai alasan PKS mencetuskan program itu untuk rakyat yang kurang mampu, Bestari kembali tak menyetujui hal itu.

"Sekarang satu motor aja harganya Rp 20 juta, yang punya motor orang miskin? Jangan mempolitisasi kemiskinan rakyat dengan program-program yang bohong," tegas Bestari Barus.

Ia menyarankan agar PKS memberi program yang lebih jelas dan bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan mengembangkan pedesaan.

• Kata Kakorlantas Polri soal Janji PKS yang Bakal Perjuangkan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup

3. Erick Thohir: Musti dilihat realitasnya

Dilansir dari Metro TV, Sabtu, (24/11/2018), Ketua Tim Kampanye (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Erick Thohir menilai apa yang dijanjikan PKS adalah hal yang bagus.

Namun, menurutnya hal itu tidak bisa direalisasikan.

"Menghapuskan pajak motor ya bagus-bagus saja, tapikan musti dilihat realitasnya, coba berhitung dulu secara matematika, kan beliau pada pinter-pinter," ujar Erick saat ditemui menjadi pembicara di Cafe di Kota Palembang.

Menurutnya lagi, sebaiknya sebelum memberikan janji kepada rakyat, sebaiknya memperhitungkan matang terlebih dahulu.

"Jangan sampai, apa yang dijanji-janjikan menyesatkan dari pada rakyat dan kasian kalau rakyat dijanji-janjikan, ternyata tidak bisa memberikan, berarti itukan menjadi hal yang mengecewakan. Kita sebagai pimpinan harus bijak," ujar Erick Thohir.

• Di Rumah Juang Prabowo-Sandiaga, Rocky Gerung: Saya Bukan Gerindra, Demokrat, PAN, PKS

4. Polri: Butuh Kajian Mendalam

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol), Dedi Prasetyo mengungkapkan apa yang dijanjikan PKS, membutuhkan kajian mendalam, dilansir dari Kompas.com.

"Perlu kajian akademis untuk mengubah suatu produk hukum, dan pengkajian secara komprehensif oleh stakeholders terkait," ujar Dedi ketika dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (23/11/2018).

Menurut dia, sistem pelayanan daring yang saat ini diterapkan pihaknya untuk mengurus pajak dan SIM sudah mempermudah publik.

Dedi mempermempertanyakan kajian akademik yang mendasari pendapat PKS.

"Apakah mereka punya hasil riset yang memperkuat persepsi mereka seperti itu? Saat ini pelayanan online system bisa di mana saja dengan cepat, mudah, transparan, serta konsep pelayanan one stop service dengan mendekatkan pelayanan ke publik," jelas dia. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)