Mahfud MD Ungkap Hanya Satu Alternatif yang Bisa Menolong Baiq Nuril dari Jeratan Hukum

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, angkat suara soal polemik kasus Baiq Nuril.

Hal ini diungkapkan Mahfud ketika menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), TV One, Rabu (20/11/2018).

Mahfud memberikan tanggapan kasus Baiq berdasarkan apa yang ia baca dari berita bukan dari vonis yang dijatuhkan pada Baiq Nuril.

Menurut Mahfud, hanya ada satu alternatif yang bisa ditempuh oleh Baiq Nuril.

"Dari alternatif yang sesudah disebut, koreksi putusan yang paling tepat hanya PK (peninjauan kembali) yang bisa menyatakan kasasi MA salah," ujarnya.

Lalu, Mahfud mengomentari adanya grasi dan amnesty yang akan diberikan dan diajukan oleh pengacara Baiq Nuril.

• Bukti Pelecehan Seksual yang Dialami Baiq Nuril Bisa Jadi Bahan Pengajuan PK

Grasi tak bisa diajukan karena tuntutan hukuman Baiq hanya 6 bulan.

"Menurut saya grasi tak bisa ditempuh berdasarkan UU 22 no 2002 yang boleh minta grasi minimal 2 tahun bukan 6 bulan," ujarnya.

Begitu juga dengan amnesty yang hanya bisa diberikan kepala negara pada sekelompok orang bukan untuk perorangan.

"Amnesty, pengampunan presiden untuk sekelompok orang bukan satu orang," ujar Mahfud.

Sehingga menurutnya hanya PK yang bisa menolong Baiq Nuril.

Lihat videonya:

Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Baiq Nuril agar mengajukan upaya PK terhadap putusan kasasi MA yang menyatakan dirinya bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Jokowi mengaku tidak dapat melakukan intervensi terkait kasus Baiq Nuril, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram karena sudah masuk ke dalam proses hukum.

• Pertimbangkan Keadilan, Kejaksaan Agung RI Tunda Eksekusi Baiq Nuril

Meski tidak dapat mengintervensi hukum, kata Jokowi, Baiq Nuril masih‎ bisa mengajukan upaya hukum yaitu PK, sebagai upaya mencari keadilan.

"Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baik Nurul mencari keadilan," ujar Jokowi di Pasar Sidoharjo, Lamongan, Senin (19/11/2018).

Menurut Jokowi, ketika sudah mengajukan PK, tetapi masih belum mendapatkan keadilan hukum maka bisa mengajukan permintaan grasi kepada Presiden.

‎"Memang tahapannya seperti itu, kalau sudah mengajukan grasi ke presiden nah nanti itu bagian saya," ucap Jokowi yang dikutip dari Tribun Jakarta.

• Amien Rais Beri Bantahan, akan Hukum Haedar Nashir soal Pernyataan Politiknya di Pilpres 2019

Dalam permintaan grasi tersebut, Jokowi mengaku hingga saat ini belum menerima surat pengajuan tersebut, mengingat saat ini masih dalam proses hukum di MA.

"Ya ini kan prosesnya masih belum rampung di MA," kata Jokowi. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)