Terkini Daerah
2 Ribu Tenaga Honorer di Pemkab Simalungun akan Dipecat karena Defisit Anggaran
Setelah melelang kendaraan dinas dan memangkas gaji honorer, Pemkab Simalungun akan memecat dua ribu tenaga honorer.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, SIMALUNGUN - Pemkab Simalungun masih terhimpit masalah defisit anggaran.
Setelah melelang kendaraan dinas dan memangkas gaji honorer, Pemkab Simalungun akan memecat dua ribu tenaga honorer.
Pemecatan ini akan berlaku mulai pengesahan APBD Simalungun Tahun 2019.
Bernhard Damanik Anggota DPRD Simalungun yang tergabung dalam Badan Anggaran mengatakan honorer yang dipecat berasal dari Dinas PUPR, Dinas Satpol PP, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariatan Daerah.
Bernhard Damanik mengakui pemecatan ini berdasarkan rekomendasi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Simalungun terhadap minimnya pendapatan asli daerah (pad).
• Cerita Warga Kenang Satu Keluarga Korban Pembunuhan di Bekasi hingga Sejumlah Kecaman untuk Pelaku
"Karena pengangkatan honorer sesuai dengan sk, mereka (honorer) digaji berdasarkan keuangan daerah. Keuangan daerah kita sedang tidak mampu menampung banyak honorer, maka dilakukan evaluasi terhadap keberadaaan honorer," ujarnya, Rabu (14/11/2018).
Namun, Bernhard mengungkapkan untuk tenaga guru honorer di Dinas Pendidikan tidak dilakukan pemecatan.
Pemkab Simalungun tetap menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk gaji honorer dengan Rp 1 juta per bulan.
"Tetap dengan gaji Rp 1 juta per bulan," ujarnya.
Bernhard mengatakan DPRD masih melakukan rapat untuk menemukan solusi yang lebih tepat.
"Kita masih mengupayakan. Karena, dengan tenaga honor ini ada peluang kerja bagi masyarakat simalungun. Tetapi tetap dengan pertimbangan kemampuan keuangan kita,"ujarnya.
• Petinju Belia 13 Tahun Tewas seusai Bertarung di Ring, Sudah Bertanding 170 Laga sejak Usia 8 Tahun
Sementara Kasatpol PP Simalungun Ronni Butarbutar membenarkan telah merekomendasi pemecatan honorer di dinasnya.
Ia mengungkapkan ada 300 honorer yang akan dipecat di Satpol PP Simalungun.
"Ada sekitar 300 oranglah. Itu memang berdasarkan keuangan," ujarnya.
Ronni juga telah menarik setiap personel Satpol PP yang berada di Kecamatan.
