Prabowo Janji Amankan Kekayaan Indonesia untuk Perbaiki Gaji Buruh dan Honorer

TRIBUNWOW.COM - Calon presiden nomor urut 02, sekaligus ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya akan memperbaiki upah pekerja di Indonesia.

Hal itu ia janjikan apabila dirinya memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (1/11/2018), hal itu ia sampaikan di hadapan relawan, tokoh masyarakat serta pimpinan koalisi Indonesia Adil Makmur wilayah Ponorogo.

Ia menyampaikan bahwa dirinya akan menjadikan rakyat Indonesia makmur dengan kekayaan bangsa.

Tak hanya buruh, bidan dan petani, namun ia juga akan memperbaiki gaji pekerja yang lainnya.

"Saudara-saudara, Insya Allah jika kami memerintah, Insya Allah kami akan mengamankan kekayaan bangsa demi kemakmuran kita, dengan itu kita akan perbaiki gaji-gaji semua, buruh, bidan, perawatan, dokter, guru honorer, petani, nelayan, polisi, TNI dan semuanya. Kita akan memakmurkan rakyat Indonesia," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (1/10/2018).

• Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kaum Muda akan Selalu Bangkit Meluruskan jika Ditemukan Hal Menyimpang

Dirinya juga menegaskan bahwa cita-cita dan visi misinya jelas untuk memperjuangkan rakyat Indonesia dan juga kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini.

"Kalau kita ingin perubahan tolong bantu kami, bantu Prabowo, dan bantu Prabowo bukan hanya sekedar untuk menjadi Presiden, tapi pilihlah Prabowo-Sandi karena cita-cita nya, karena programnya," kata Prabowo.

Capres nomor urut 02 ini pun juga meminta seluruh relawan dan juga pendukungnya untuk terus bersama dengan Prabowo-Sandi berusaha menciptakan Indonesia yang adil dan makmur.

"Tugas inti dalam program kami adalah menjamin kekayaan bangsa Indonesia tidak mengalir ke luar negeri tetapi kita akan kelola sebaik-baiknya demi mencapai kemakmuran bersama," ucapnya.

• Diberi Kenang-kenangan saat Berkunjung ke Solo, Prabowo Kembalikan Pemberian Tersebut

Prabowo memang sering terlihat memperjuangkan kalangan pekerja di Indonesia.

Bahkan pada peringatan hari buruh internasional atau 'May Day' pada 1 Mei yang lalu ia mendapatkan dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Tak main-main, keduanya mengadakan kontrak politik walaupun saat itu Prabowo belum resmi menjadi calon presiden.

Dukungan dari KSPI tersebut berupa kontrak politik yang berisikan sepuluh butir kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.

• Jadi Istri Pilot, Iis Dahlia Ceritakan Perasaannya Pasca Mendengar Kabar Jatuhnya Lion Air JT 610

Berikut sepuluh poin perjanjian tersebut berisi dilansir dari Tribunnews.com:

1. Meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat sertap meningkatkan upah minimum dengan cara mencabut PP 78 tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 Kebutuhan Hidup Layak menjadi 84 Kebutuhan Hidup Layak.

2. Revisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60 persen dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.

4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer, dan perpanjangan.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.

6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah, dan Yayasan.

7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.

8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. Dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.

9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.

10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Serta menjadikan koperasi, BUMN, dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.‎ (*)